RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan berharap, Kapolri baru pengganti Jenderal Idham Azis bisa lebih menekankan pendekatan keadilan restoratif. Dengan begitu, kinerja petugas Kepolisian sebagai aparat penegak hukum diukur dari pemenuhan keadilan bagi semua pihak.

“Pendekatan restorative justice (keadilan restoratif) semestinya bisa lebih dikedepankan untuk memenuhi rasa keadilan semua pihak dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat sekitar,” kata Ketua Komisi III DPR Herman Herry di Jakarta, kemarin.

Berita Terkait : Listyo Tanpa Sandungan

Herman bilang, pendekatan keadilan restoratif ini harus memenuhi syarat materiil dan formil serta berjalan dalam koridor profesionalisme dan penegakan hak asasi manusia.

Tidak boleh penegakan hukum didasarkan pada banyaknya tersangka yang diajukan ke pengadilan dan dijatuhi hukuman.

Berita Terkait : Jokowi Tak Bisa Ditekan

Dia pun berharap arah dan kebijakan Kapolri kelak bisa selaras dengan tantangan nasional yang dihadapi saat ini. Terutama, tantangan perkembangan teknologi informasi dalam memasuki revolusi industri 4.0.

“Kita berharap calon Kapolri dapat memitigasi ancaman-ancaman yang muncul terhadap keamanan nasional. Sekaligus, membangun sistem teknologi dan digitalisasi data dalam pelaksanaan fungsi kamtibmas serta pelayanan publik,” tambah dia.

Berita Terkait : Lebih Dari Satu Nama, Kompolnas Sudah Setor Calon Kapolri Ke Presiden Jokowi

Sementara, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati khawatir akan muncul despotisme baru dewasa ini.

Ada pun despotisme adalah bentuk pemerintahan dengan satu penguasa, baik individual maupun oligarki, yang berkuasa dengan kekuatan politik absolut.
 Selanjutnya