Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Isi Kuliah Umum Unpar, Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pancasila Sebagai Dasar Negara
Jumat, 22 Januari 2021 20:07 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki pijakan legalitas kuat. Baik dalam konstitusi maupun rumusan Pasal 2 UU Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.
"Namun, perlu dikaji lebih mendalam, apakah status Pancasila tersebut telah termanifestasi secara nyata atau hanya bersifat simbolis. Mengingat masih ada tantangan besar memastikan segala peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah, tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila," ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang, dalam Kuliah Umum 'Pancasila Sebagai Sumber Pembentukan dan Penegakan Hukum', di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), secara virtual dari Ruang Kerja Ketua MPR, di Jakarta, Jumat (22/1).
Turut hadir antara lain Rektor Unpar Mangadar Situmorang, Dekan Fakultas Hukum Unpar Iuris Liona N Supriatna, Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unpar Herry Susilowati, dan Ketua Umum Ikatan Alumni Unpar Ivan Petrus Sadik.
Ketua DPR ke-20 ini merujuk data rekapitulasi perkara pengujian undang-undang yang terregistrasi di Mahkamah Konstitusi (MK) selama kurun waktu 2003-2021, terdapat 1.430 perkara judicial review dengan melibatkan 719 Undang-Undang yang diuji. Dari jumlah tersebut, MK membuat 1.392 putusan, sebanyak 267 gugatan dikabulkan.
Baca juga : Lantik PAW Anggota MPR, Bamsoet Ingatkan Pentingnya Haluan Negara
"Dari banyaknya gugatan judicial review dan dengan adanya gugatan yang dikabulkan, menunjukkan masih ada peraturan perundang-undangan yang materinya bertentangan dengan konstitusi dan Pancasila. Karena pada hakikatnya, segala norma hukum yang diatur dalam konstitusi adalah bersumber dari, dan dijiwai oleh Pancasila," jelas Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menilai, bangsa Indonesia perlu menegaskan kembali kedudukan Pancasila sebagai rujukan utama yang memiliki daya ikat terhadap segala jenis peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, asas hierarki hukum lex superiori derogat legi inferiori (hukum yang tinggi mengesampingkan hukum yang rendah) harus ditegakkan.
"Selain sebagai sumber pembentukan hukum, Pancasila juga harus menjadi sumber penegakan hukum. Hal ini dimaknai bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjiwai dan tercermin dalam seluruh proses penegakan hukum, dari hulu hingga ke hilir. Proses penegakan hukum tidak boleh abai terhadap nilai etika dan nilai moral, dan juga tidak merusak citra dan integritas penegak hukum," tutur Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menekankan, Pancasila juga harus menjadi rujukan yang sama bagi setiap institusi penegak hukum. Sehingga segala putusan hukum yang dilahirkan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara horizontal kepada nilai-nilai dan harkat kemanusiaan serta hukum itu sendiri, maupun secara vertikal kepada Tuhan. Harus disadari bahwa berbagai persoalan yang muncul dalam bidang penegakan hukum, seperti praktik korupsi dan kolusi dalam proses peradilan serta keberadaan mafia hukum, adalah muara dari absen-nya implementasi nilai-nilai Pancasila.
Baca juga : Ini Tiga Program Unggulan Sandi Untuk Bangkitkan Sektor Pariwisata
"Merujuk data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari periode 2004-2020, tercatat ada 22 hakim, 10 jaksa, 2 polisi, dan 12 pengacara, yang terjerat kasus korupsi. Sebagai data pembanding, Komisi Yudisial (KY) pada tahun 2019 menerima 1.544 pengaduan masyarakat dan 891 surat tembusan surat tentang laporan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Selanjutnya pada periode 2 Januari-31 Mei 2020, KY telah menerima 562 laporan pengaduan," urai Bamsoet.
Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini menambahkan, Pancasila juga harus dijadikan sumber nilai dalam pembangunan karakter dan wawasan kebangsaan, yang harus menjadi proses berkesinambungan, tidak berhenti pada satu titik pencapaian. Selain itu juga harus mendapatkan dukungan dan partisipasi dari segenap pemangku kepentingan, khususnya pemerintah selaku penyelenggara kekuasaan negara.
"Kita dapat mengambil pelajaran berharga dari peristiwa di Amerika Serikat. Sebagai negara panutan demokrasi yang telah mempelopori pendidikan multikulturalisme sejak tahun 1960-an, AS sukses menjadi role model bagi negara-negara yang berupaya membangun pondasi demokrasi dalam bingkai pluralisme. Namun, bangunan demokrasi yang telah lama dibangun tersebut luluh lantak akibat retorika, sikap, dan kebijakan Presiden Trump yang cenderung provokatif, memicu lahirnya rasisme dan xenophobia, serta menyebabkan polarisasi," terang Bamsoet.
Dewan Pakar KAHMI ini menjelaskan, pemikiran dan sikap korosif yang terjadi di Amerika Serikat beberapa waktu lalu telanjur mengisi ruang-ruang publik, menggerus nilai-nilai kebangsaan dan mencederai nilai-nilai demokrasi. Hingga mencapai titik kulminasi pada aksi anarkis pendukung Trump di Gedung Kongres yang menyebabkan 4 korban tewas.
"Ini adalah gambaran nyata, betapa penting peran dan tanggung jawab penyelenggara kekuasaan negara dalam membentuk karakter bangsa yang dipimpinnya. Bangsa Indonesia patut bersyukur, di tengah kerasnya persaingan Pilpres 2019 kemarin, tak sampai meluluhlantakkan ikatan batin kebangsaan. Karena para pemimpin bangsa masih mengamalkan Pancasila, mengutamakan kepentingan bangsa diatas segalanya," pungkas Bamsoet. [USU]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya