Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Teten Cs Salurkan Rp 28,8 Triliun

Komisi VI: Kok Banyak UMKM Tak Terima Bantuan Presiden

Sabtu, 23 Januari 2021 07:00 WIB
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/1/2021). (Foto: ANTARA/Galih Pradipta)
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/1/2021). (Foto: ANTARA/Galih Pradipta)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) telah menyalurkan Bantuan Sosial Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) senilai Rp 28,8 triliun kepada 12 juta UMKM yang terdampak pandemi. Sayangnya, bantuan ini belum sepenuhnya merata, karena mengecualikan pelaku usaha rakyat yang memiliki pinjaman atau kredit di bank.

Anggota Komisi VI DPR Eli Rahmat Yasin memberikan sejumlah catatan kritis terhadap penyaluran Bansos Presiden (Banpres) ini. Salah satunya terkait ketersediaan data usaha mikro.

Baca juga : Jokowi Ingin Dongkrak Daya Beli Masyarakat

Menurutnya, ketersediaan data ini sangat penting agar bantuan bisa tepat sasaran.

“Banyak kejadian di lapangan yang benar-benar berusaha (terdata dalam BPUM) tidak mendapatkan, sementara yang katanya baru dadakan mendaftar malah dapat. Ini perlu tindak lanjut sehingga tidak ada lagi data-data fiktif,” kata Eli Rahmat dalam rapat bersama Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Senayan, kemarin.

Baca juga : Termasuk Untuk Indonesia,Inggris Kumpulkan Rp 14 Triliun Bantuan Vaksin

Selain itu, Eli Rahmat mendapati banyak pelaku UMKM bankable mengeluh tidak jadi menerima Banpres lantaran memiliki pinjaman di bank. Padahal, mereka ini juga termasuk paling merasakan dampak selama pandemi ini. Tak sedikit dari mereka kehilangan pekerjaan dan di sisi lain harus membayar kredit di bank.

Bagi politisi perempuan PPP ini, mereka masuk dalam golongan pelaku ekonomi rakyat prioritas yang bisa menerima Banpres. “Harusnya mereka prioritas, tapi tidak dapat karena punya utang ke bank,” jelasnya.

Baca juga : Bos Krakatau Steel Patok Tekan Impor Hingga 40 Persen

Sementara, anggota Komisi VI DPR Evita Nursanty menyayangkan masih sulitnya mendapatkan data pelaku UMKM yang telah menerima Banpres. Evita mengaku karena persoalan data ini, dirinya merasa malu turun menemui konstituen.

“Ini (data Banpres) bukan hal tertutup sebenarnya ketika kita usulkan nama-nama dari bantuan UMKM, aspirasi dari masyarakat kita. Tetapi kita malu turun dapil sekarang karena tidak jelas juntrungannya,” katanya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.