Ribka Tetap Keras Kepala

 Sebelumnya 
Ditanya apakah ada paksaan dari PDIP kepada kadernya untuk divaksin, Ribka enggan menjawab. “No komen lah. Yang penting saya dan keluarga tetap pada pendirian awal,” jelasnya.

Politisi senior PDIP, Hendrawan Supratikno tidak mempermasalahkan pernyataan Ribka. Menurut Hendrawan, Ribka tidak asal bicara. “Putusan beliau tentu rasional, didasarkan sejumlah pertimbangan medis sesuai pendidikan dan pengalamannya sebagai dokter. Bahkan saya dengar beliau punya ramuan jamu ‘anticovid’ yang cespleng,” terangnya.

Baca juga : Khofifah Imbau Masyarakat Yang Sudah Divaksin Tetap Patuh Prokes

Pengakuan Ribka juga didukung Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin. Dia menilai Ribka punya hak menolak vaksin. Apalagi Ribka adalah seorang dokter. “RT (Ribka) mungkin takut dengan efek samping vaksin. Jadi dia paham dengan argumen yang dibuatnya,” imbuh Ujang kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Meski demikian, dia merasa aneh dengan sikap Ribka yang tidak sejalan dengan Pemerintah. Padahal PDIP adalah partai pengusung Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019. “Partainya mendukung Pemerintah tapi kader partainya menolak divaksin, yang dimana soal vaksin itu bagian dari kebijakan Pemerintah,” tutur dosen Universitas Al Azhar itu.

Baca juga : Sudah Divaksin, Menpora Ingatkan Atlet Tetap Terapkan Prokes

Ujang pun mempertanyakan hubungan PDIP dengan Jokowi. Kata dia, kejadian ini merupakan preseden buruk bagi Pemerintah. “Masa iya kader partai koalisi Pemerintah menolak untuk divaksin. Sekaligus lucu dan geli karena ini kejadian hanya terjadi di kader PDIP yang menjadi partai tempat bernaung Jokowi,” bebernya.

Jangan-jangan, sambungnya, yang ditolak Ribka bukan vaksinnya tapi kebijakannya. “Jika menolak divaksin, apakah RT takut efek samping seperti yang dinyatakannya, atau apakah menolak kebijakan Pemerintah. Ini yang perlu didalami,” sebutnya.

Baca juga : Di Tengah Musibah Banjir, Penyaluran Distribusi Bantuan Sosial Tunai Tetap Berjalan

Sementara itu, epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman menilai, kasus vaksin hesitansi alias penolakan terhadap pelayanan program imunisasi yang tersedia tidak memandang siapapun. “Mau dia dokter, pejabat publik, dan siapapun itu, ragu atau tidak percaya vaksin dengan berbagai macam alasan,” pungkasnya kepada Rakyat Merdeka.

Untuk itu, vaksin hesitansi menjadi pekerjaan rumah Pemerintah. “Cara menghadapinya harus dengan strategi komunikasi risiko yang tepat dan efektif. Bukan dengan represif seperti denda dan semacamnya,” beber Dicky. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.