Komisi IV: Produksi Beras Setiap Tahun Surplus Kok

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan masih menyoroti kebijakan impor pangan pemerintah. Sayangnya, kebijakan pemenuhan kecukupan pangan masyarakat justru bertolak belakang dengan realitas yang ada

Anggota Komisi IV DPR Saadiah Uluputty mengatakan, impor pangan dilakukan padahal pemenuhannya bisa dicukupi dari dalam negeri. Hal ini bisa dilihat dari rencana impor beras sebanyak 1 juta ton, impor garam sebanyak 3 juta ton, impor jahe hingga ikan yang setiap tahunnya justru mengalami peningkatan.

“Ini seakan menunjukkan ada yang salah dari kebijakan pemerintah terkait pangan di mana perencanaan pemerintah. Seperti berdiri di salah satu sudut dan realitas di sudut lain,” katanya.

Bagi politisi PKS asal Maluku ini, importase besar-besaran ini menunjukkan amburadulnya koordinasi antara kementerian dan lembaga dalam mewujudkan kecukupan pangan.

Baca juga : Komisi IV Soroti Impor Beras Dan Smelter Di Hutan Lindung

Selain itu, Presiden Jokowi justru menerima data yang keliru terhadap data importase beras dari para pembantunya.

“Menurut beliau (Presiden Jokowi) Indonesia tidak pernah impor beras selama 3 tahun terakhir. Faktanya, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) impor beras di 2018 mencapai 2,25 juta ton, 2019 sebesar 445 ribu ton dan 2020 mencapai 365 ribu ton. Bahkan sisa impor di 2018 masih banyak di gudang Bulog,” ungkap Saadiah.

Sebelumnya, Presiden Jokowi angkat bicara perihal polemik impor beras. Jokowi memastikan tidak ada impor beras minimal sampai Juni 2021.

“Saya pastikan sampai Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita,” kata Jokowi saat memberikan keterangan pers, Senin (29/3).

Baca juga : Perayaan Nowruz: Tradisi Persia Sejak Lebih Dari 3 Ribu Tahun Silam

Jokowi menegaskan, Indonesia sudah hampir tiga tahun tak impor beras. Walau sudah ada Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Indonesia dengan Thailand dan Vietnam untuk pengadaan beras, namun langkah tersebut hanya untuk berjaga-jaga di tengah kondisi pandemi yang penuh dengan ketidakpastian.

“Saya tegaskan lagi, berasnya belum masuk,” tegas eks Gubernur DKI Jakarta itu.

Sementara, Ketua Komisi IV DPR Sudin mengaku aneh di saat BPS menyampaikan data produksi beras yang setiap tahunnya mengalami surplus, pemerintah malah membuka impor beras 1 juta ton dari Thailand dan Vietnam.

“Jadi kalau bicara surplus, sangat naif kalau kita sampai impor,” jelas Sudin.

Baca juga : PSI Pertanyakan Kebijakan Impor 1 Juta Ton Beras

Sementara, Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi mengingatkan, petani bisa bertahan jika pemerintah mampu menyiapkan cukup pupuk, benih berkualitas dan tenaga ahli sebagai upaya pendampingan kepada petani di lapangan.

Akan berbeda hasilnya kalau tidak ada pendampingan.

“Pupuknya tidak ada, benih beli sendiri, plus kultur masyarakat di sekitarnya yang belum terbiasa bertani dengan pola kerja keras seperti petani Jawa. Karena lingkungan hutannya masih luas, tingkat kebutuhan ekonomi tidak kompetitif, mereka kebanyakan berhasilnya di Jakarta,” jelasnya.  [KAL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.