Prabowo Minta Mafia Alutsista Diungkap, Connie Rahakundini Siap Blak-blakan

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerhati Pertahanan Dr. Connie Rahakundini Bakrie mengapresiasi perhatian Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, terkait pemberitaan terkait mafia Mr. M dalam pengadaan alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia (alutsista). 

"Sebagai warga negara yang baik, akademisi sekaligus intelektual, saya berkewajiban untuk bersikap kritis dalam mendukung Menteri Pertahanan dan atau Kemhan agar dapat bertindak (bukan sekedar mewanti-wanti). Bahwa tidak ada tempat bagi siapa pun yang dapat bermain-main dalam upaya modernisasi alutsista. Hal ini juga mengingat tugas masyarakat bersama K/L terkait adalah mengawal anggaran negara. Termasuk Anggaran Pertahanan, utamanya mengingat anggaran tertinggi pada APBN kita," kata Connie dalam keterangan yang diterima RM.id, Senin (10/5).

Terkait beredarnya Mr. M atau mafia dalam upaya modernisasi alutsista dan atau MRO, Connie menyebut, keberadaannya juga diakui oleh para tokoh. Antara lain, Anggota Komisi I DPR M. Farhan, Mantan Kepala Badan Intelijen Strateis (KaBAIS) S. Ponto, dan Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodawardhani.

Baca juga : Crazy Rich Jakarta Utara Sudah Divaksin Covid, Wagub Ariza Siap Pastikan Alasannya

"Maka menjadi tugas Kemhan bersama sama KPK dan aparat terkait, untuk menggunakan seluruh perangkat yang dimiliki untuk membuka siapa saja Mr. M yang dimaksud. Bukan tugas seorang akademisi atau intelektual," papar Connie.

"Mr M atau Mdmme M – Mr X atau Mdmme X atau siapa pun merupakan perkara mudah,  jika Kemhan dapat mengundang KPK untuk masuk menelisik tahapan dalam proses CADMID (siklus dalam sistem pengadaan alutsista, mulai dari konsep hingga manufacturing, Red). Biarkan KPK melakukan tugasnya dengan baik. Sehingga, siapa pun yang bermain, dapat benar-benar terungkap dan terhentikan," lanjutnya. 

Connie mengingatkan, good governance yang memandatkan adanya transparansi dalam pertahanan sebuah negara demokratis, mewajibkan Menteri Pertahanan dan Kementrian Pertahanan mampu melakukan transparansi dalam hal kebijakan anggaran.

Baca juga : Menaker Ida Fauziyah Positif Covid-19, Kondisinya Baik-baik Saja

Menurutnya, kerahasiaan pertahanan tidak terletak pada anggaran. Tetapi lebih kepada strategi, pelatihan, dan taktik perang dalam menggunakan alutsista dimaksud.

Tanpa adanya transparansi anggaran, Connie meyakini kepercayaan akan sulit dibangun.

"Karena dalam proses CADMID, semua hal bisa terjadi. Contoh sinyalemen terbuka dari Komisi I DPR Bapak Tubagus Hasanudin tentang RPerpres dengan anggaran +/_ Rp 1.760 triliun, dalam modernisasi alutsista 2020 – 2024. Apakah sudah melalui tahapan yang benar? Sudahkah disetujui dan dipahami oleh pengguna (TNI) dan oleh Komisi I? Jika benar alokasi PLN tersebut, seluruh warga negara perlu mengetahui karena hal ini memiliki konsekuensi pembayaran utang LN yang sangat besar, serta akan menjadi beban negara dan warga negara," urai Connie.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.