Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Dukung Perpanjangan PPKM
Puan: 5 Hari Ke Depan Adalah Ujian Penting
Rabu, 21 Juli 2021 13:43 WIB

RM.id Rakyat Merdeka - Ketua DPR Puan Maharani mendukung kebijakan Pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 25 Juli. Puan pun mendorong agar kebijakan ini direspons serius semua pihak.
"Lima hari ke depan adalah masa-masa krusial yang menentukan apakah Indonesia bisa cepat keluar dari gelombang kedua Covid-19 atau tidak," kata Puan, di Jakarta, Rabu (21/7), seperti dikutip Antara.
Berita Terkait : Anies: Idul Adha Di Tengah Pandemi Covid, Keluarga Makin Terasa Penting
Menurut Ketua DPP PDIP ini, respons serius terhadap PPKM tersebut harus dilakukan mulai dari Pemerintah Daerah, penegak aturan di lapangan, hingga masyarakat luas yang terkena dampak kebijakan itu. Karena itu, Puan menilai penegakan PPKM dalam lima hari ke depan justru harus semakin ketat.
"Ibarat ujian sekolah, lima hari ke depan adalah ujian penting yang harus kita sikapi dengan disiplin belajar yang ketat supaya mendapat hasil baik setelahnya. Bukan malah kendur," tegas putri bungsu Megawati Soekarnoputri ini.
Berita Terkait : Luhut: Tunggu 2-3 Hari Lagi
Puan menambahkan, rencana pelonggaran pembatasan sosial pada 26 Juli 2021 jika tren penularan menurun, seperti yang disampaikan Presiden Jokowi, jangan dijadikan alasan aparat pemerintah untuk melonggarkan penegakan aturan PPKM di lapangan. Masyarakat juga jangan mengendurkan protokol kesehatan.
"Jika itu yang terjadi, kondisi penularan pasti akan sangat mengerikan, dan PPKM selama ini akan berujung sia-sia," imbuhnya.
Berita Terkait : Susuri Sungai Terpanjang Pake Kayak Selama 45 Hari
Puan mengatakan, lima hari krusial ke depan juga harus disikapi pemerintah dengan menyajikan data-data kasus penularan yang riil dengan memperbanyak jumlah tes dan penelusuran di lapangan. Hal itu, seperti disampaikan Presiden Jokowi, bahwa rencana pelonggaran pada 26 Juli 2021 akan sangat bergantung pada turunnya angka penularan.
"Kita tentu tidak mau karena data yang salah, kebijakan pelonggaran justru akan semakin memperparah keadaan," ujarnya. [USU]
Tags :
Berita Lainnya