Agar Ekonomi On The Track, Ini Rekomendasi Banggar DPR

RM.id  Rakyat Merdeka - Sejak 3 Juli 2021 hingga 9 Agustus 2021 pemerintah kembali memberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sejumlah wilayah. Kebijakan ini sebagai langkah pemerintah untuk mengendalikan pertumbuhan Covid-19 yang mulai naik sejak bulan Mei 2021.

"Saya memperkirakan akibat kebijakan ini akan mengibatkan pelambatan ekonomi kita di kuartal III 2021. Pada kuartal III 2021 saya memperkirakan ekonomi kita akan masuh ke level kontraksi 1,7 sampai  2 persen," kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah dalam keterangannya, Kamis (5/8).

Agar tingkat kontraksi ekonomi pada kuartal III 2021 tidak terlalu dalam, dia mengharapkan pemerintah disiplin mencapai target penurunan Covid-19 dengan kebijakan PPKM ini.

Sekadar refleksi, pada 3 Juli 2021 saat awal PPKM diberlakukan terdapat 27,913 kasus positif Covid-19, sampai 1 Agustus 2021 kasus positif Covid-19 masih di angka 30.738. Sedangkan 4 Agustus 2021 kasus positif Covid-19 juga mencapai 35.867.

Baca juga : Dinilai Melanggar Hukum, KPK Keberatan Tindaklanjuti Rekomendasi Ombudsman

"Saya berharap tingkat efektivitas kebijakan PPKM ditingkatkan. Sehingga PPKM tidak berkepanjangan, dan kasus positif Covid-19 turun signifikan. Dengan keberhasilan pengendalian Covid-19, dan PPKM tidak diperpanjang, maka saya perkirakan pada kuartal IV 2021, pertumbuhan ekonomi bisa kembali ke zona positif pada kisaran 4,7 sampai 5,2 persen," ujarnya.

Seiring makin besarnya tingkat kasus positif Covid-19 di desa-desa, ditambah dengan data BPS yang menunjukkan sektor pertanian, khususnya tanaman pangan terkontraksi 8,16 persen. Keadaan ini harus diantisipasi oleh pemerintah agar tidak berdampak serius terhadap ketahanan pangan.

Sebab, bila kasus positif Covid-19 di desa meningkat, di tengah pertumbuhan tanaman pangan yang terkontraksi, maka akan berdampak ganda. Pertama, akses layanan kesehatan di desa tidak sebanyak di kota, yang berakibat tingkat fatalitas akibat Covid-19 lebih tinggi. Kedua, terganggunya suplai pangan nasional. Keduanya harus diantisipasi oleh pemerintah.

Dari sisi konsumsi, tambah Said, sebagai akibat dampak PPKM, pemerintah harus mengefektifkan program bantuan sosial, khususnya untuk keluarga miskin. Langkah ini untuk mengantisipasi kemungkinan kontraksi kembali terhadap tingkat konsumsi rumah tangga.

Baca juga : Kuartal II Moncer, Ekonomi RI Sudah Di Jalur Yang Benar

Sedangkan di level rumah tangga menengah atas, pemerintah perlu mendorong kebijakan insentif perpajakan yang memungkinkan spending mereka lebih besar lagi. Agar tingkat konsumsi rumah tangga terjaga dengan baik di zona positif pada kuartal berikutnya.

Seiring dengan meningkatnya laju ekspor dam impor, pada kuartal II 2021 ekspor tumbuh 31,78 persen year on year (yoy), dan impor tumbuh 31,22 persen yoy, maka pemerintah perlu mengantisipasi agar berbagai kegiatan ekspor impor yang menopang PDB dari sisi pengeluaran cukup tinggi.

Berbagai kejadian seperti kelangkaan peti kemas, layanan Customs Excise Information System and Automation (CEISA) pada Ditjen Bea Cukai tidak lagi bermasalah, termasuk berbagai kegiatan pungli yang sempat ditemukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pemerintah lanjutnya, perlu mengantisipasi kebijakan tapering off (pengetatan moneter) yang rencananya akan dilakukan oleh The Fed pada Oktober 2021 mendatang, bila ekonomi Amerika Serikat (AS) menunjukkan perbaikan. Pemulihan ekonomi AS ini juga mendorong kemungkinan capital outflow pada pasar keuangan Indonesia yang konsekuensinya akan menekan rupiah kita.

Baca juga : Jangan Terjebak, 7 Hal Ini Sering Bikin Orang Merasa Dicovidkan

"Namun peluangnya potensi ekspor kita akan meningkat, sebab AS adalah pasar ekspor tradisional kita. Total ekspor kita ke AS pada tahun 2021 sebesar 12 persen dari total ekspor. Semua rekomendasi ini agar momentum pertumbuhan ekonomi kita di sepanjang tahun 2021 dapat bertahan pada kisaran 3,3 sampai 3,8 persen dengan mempertimbangkan segala tantangan yang akan kita hadapi pada dua kuartal mendatang," pungkasnya.

Diketahui, rilis BPS atas indikator pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2021 yang menunjukkan pertumbuhan sebesar 7,07 persen yoy, atau 3,31 persen secara q to q. Dengan pencapaian tumbuh sekitar 3,31 persen  untuk pertama kalinya perekonomian keluar dari zona resesi sejak kuartal II 2020. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.