Dewan Pers

Dark/Light Mode

MPR Soal Amandemen UUD

Kepala Dan Ekor Tidak Kompak

Kamis, 19 Agustus 2021 07:40 WIB
Ketua MPR, Bambang Soesatyo makin kencang menyuarakan amandemen UUD 1945. (Foto: Humas MPR RI)
Ketua MPR, Bambang Soesatyo makin kencang menyuarakan amandemen UUD 1945. (Foto: Humas MPR RI)

 Sebelumnya 
Wakil Ketua MPR dari Partai Gerindra, Ahmad Muzani menilai usulan PPHN itu memang bagus. Namun, partainya hingga kini masih melakukan kajian-kajian terhadap rencana amandemen tersebut.

“Agar ketika pembahasan dimulai, tidak melebar ke isu lainnya, di luar PPHN seperti yang dikhawatirkan terkait masa tiga periode presiden,” kata Muzani, kemarin.

Berita Terkait : Harga Tes PCR dan Antigen Dievaluasi Dong Tiap Bulan, Supaya Terjangkau

Wakil Ketua MPR dari Partai Demokrat, Syarief Hasan menyampaikan hal serupa. Kata dia, sampai saat ini, belum ada keputusan apapun tentang amandemen, termasuk rencana amandemen terbatas terkait PPHN.

MPR, kata Syarief, masih dalam tahap pengkajian. Misalnya, apakah PPHN yang dibutuhkan tersebut perlu untuk diperkuat melalui amandemen atau tidak. Soalnya ada kekhawatiran amandemen melebar pada jabatan presiden/wakil presiden.

Berita Terkait : PM Malaysia Takut Mosi Tidak Percaya

Wakil Ketua MPR dari PPP, Arsul Sani menilai, amandemen tidak boleh dilakukan dengan tergesa-gesa. Harus dilakukan dengan tenang setalah melalui proses sosialisasi dan konsultasi publik.

“Kami menginginkan agar proses sosialisasi dan konsultasi publik dalam proses amandemen konstitusi ini harus benar-benar dibuka terlebih dahulu dan proses dijalankan dengan tidak tergesa-gesa,” kata Arsul, kemarin.

Berita Terkait : Tips Sehat dan Sembuh Dengan Cepat ala Luminor Hotel Jakarta Kota

Hal senada dikatakan Wakil Ketua MPR dari PKS, Hidayat Nur Wahid. Menurut dia, amandemen UUD terbatas tidak begitu mendesak. Apalagi memperpanjang masa jabatan Presiden atau pengunduran Pemilu dan Pilkada serentak ke tahun 2027.

“Lebih baik, lembaga-lembaga negara dan energi bangsa ini difokuskan untuk menyelamatkan dan melindungi seluruh bangsa Indonesia dari dampak negatif pandemi Covid-19,” tuturnya.
 Selanjutnya