Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Berperan Besar Dalam Upaya Kemerdekaan

Keraton Butuh Revitalisasi

Kamis, 28 Oktober 2021 07:15 WIB
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo. (Foto: MPR RI)
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo. (Foto: MPR RI)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mendorong pemerintah memberikan perhatian lebih ke keraton atau kerajaan di Indonesia. Lakukan revitalisasi terhadap infrastruktur, peran dan fungsi keraton.

Bambang mengatakan, kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari peran keraton atau kerajaan di berbagai daerah. Dari data BPUPKI, sebelum persiapan kemerdekaan Indonesia, setidaknya ada 250 keraton atau kerajaan yang eksis di Nusantara. Dari Kesultanan Aceh, hingga Keraton Papua Barat.

Baca juga : Mahfud Ajak Kampus Waspadai Ancaman Kesatuan Bangsa

“Seiring dinamika zaman, hanya ada 54 keraton atau kerajaan yang masih eksis, dan mayoritasnya sedang terseok-seok agar tetap eksis berdiri,” ujar Bamsoet-sapaan Bambang Soesatyo, usai menerima Delegasi Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) di Jakarta, kemarin.

Ketua DPR ke-20 ini menegaskan, dukungan pemerintah merevitalisasi fisik, peran dan fungsi keraton atau kerajaan sangat diperlukan. Pasalnya, keraton atau kerajaan merupakan salah satu sumber seni dan nilai-nilai luhur budaya bangsa, yang tidak punah termakan zaman.

Baca juga : Bappenas Dorong Keterlibatan Milenial Dalam Upaya Perbaikan Gizi

Salah satu solusinya, urai dia, pemerintah bisa memanfaatkan Dana Abadi Kebudayaan. Menurut laporan Kementerian Keuangan pada April 2021, jumlah dana itu sudah mencapai Rp 1 triliun. Pada tahun 2019, pemerintah juga telah menyetujui adanya Dana Abadi Kebudayaan yang setiap tahunnya akan terus ditingkatkan hingga mencapai Rp 5 triliun.

Revitalisasi keraton atau kerajaan, lanjutnya, tak boleh dipandang sebagai pengeluaran, apalagi dianggap membebani keuangan negara. Ini harus dipandang sebagai investasi sosial dan budaya, yang akan mendatangkan berbagai manfaat, termasuk manfaat ekonomi.

Baca juga : Berkas Dilimpahkan Ke Pengadilan, Rudy Hartono Cs Segera Disidang

“Sebab, semakin baiknya infrastruktur yang dimiliki keraton atau kerajaan, akan mendatangkan minat masyarakat berkunjung,” jelas Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.