PSI Mengecewakan

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak ide menunda Pemilu 2024 satu hingga dua tahun mendatang. Tapi, PSI mengamini, Presiden Jokowi masih dicintai rakyat, dan siap mendukung ‘Jokowi Tiga Periode’, asalkan konstitusional.

“Artinya, itu dikembalikan lagi ke teman-teman partai yang ada di Senayan. Apakah mereka mau mengamandemen atau tidak,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal PSI, Satia Chandra Wiguna kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Baca juga : Dukung Prokes Di Masa Pandemi, Biotek Farmasi Luncurkan Viradef

Pernyataan ini merupakan reaksi atas usulan Pemilu 2024 dipending karena alasan ekonomi, hingga pandemi. Pengusul itu adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar; Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto; dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Chandra menyebutkan, tidak ada indikator kuat bahwa Pemilu harus ditunda. “Melihat perkembangan situasi pandemi dan berhasilnya Pilkada 2020, penundaan Pemilu tidak ada relevansinya lagi,” tegasnya.

Baca juga : Pagi Ini, Jokowi Terbang Ke Solo, Melayat Jenazah Paman

Namun, aktivis Muhammadiyah ini mengamini jika keinginan masyarakat dipimpin kembali oleh Presiden Jokowi cukup besar. Fakta itu, didapat ketika partainya melakukan riset langsung ke masyarakat hingga memunculkan program partai bertajuk mencari penerus Jokowi di Pilpres 2024.

Nah, berbasis fakta ini, maka PSI mendukung saja jika Presiden Jokowi bisa berkontestasi di Pemilu 2024. Caranya, secara konstitusional melakukan Amandemen UUD 1945. Dari pembatasan dua periode, menjadi tiga periode.

Baca juga : Perindo Punya Segudang Jurus Menangkan Pemilu

Namun, gagasan itu hanya bisa digodok parpol di Senayan. Jika gagasan PSI itu terealisasi, kata Chandra, maka tokoh-tokoh besar seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Jusuf Kalla (JK) bisa kembali berkompetisi. “Justru kuncinya sekarang ada di Senayan,” katanya.

Juga, jika Jokowi ikut Pemilu 2024, belum tentu menang. Hal itu, secara adil ditentukan secara demokratis melalui Pemilu. Namun, jika keputusan yang disepakati adalah amandemen itu lebih adil dan tidak melanggar konstitusional. [BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.