Saran Bagi Puan Agar Makin Dipercaya Publik, Dekati NU Dan Fasilitasi Rakyat

RM.id  Rakyat Merdeka - Pendekatan Ketua DPP PDIP Puan Maharani kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dianggap perlu untuk merawat kesinambungan. Namun, ada tugas besar selain bersilaturahmi, yaitu menjalankan fungsi yang diemban.

“Sebetulnya silaturahmi atau door to door calon kepada masyarakat terutama pada pentolan-pentolannya, suhu-suhunya, memang untuk Indonesia sangat diperlukan. Amerika juga begitu, itu bagian tak terpisahkan dari sosialisasi diri, pencalonannya dan pengenalan lebih jauh, supaya tidak ada ketidakpahaman dari pemilih dan yang akan dipilih,” kataPeneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro dalam keterangannya, Sabtu (16/4).

Baca juga : Gelar Safari Ramadan, Jamkrindo Bagikan Ribuan Paket Sembako Dan Santunan Anak Yatim

Manurutnya, hubungan baik yang telah dijalin antara Banteng dan Nahdliyin perlu dirawat. Tujuannya, guna memastikan masih ada suara dari Nahdliyin kepada partai pemenang Pemilu ini. Namun, Sitimengatakan, sebagai Ketua DPR, Puan bisa berbuat lebih untuk memenangkan hati umat Islam.

"Kalau di DPR dia harus menunjukkan kelantangan dalam berpihak pada suara rakyat. Itu mestinya. Kan Dewan Perwakilan Rakyat, dia tidak mengeksekusi betul, karena bukan eksekutif, dia legislatif, tunjukan dari keberpihakan kepada suara rakyat baik menyuarakan secara narasi maupun legislasi," paparnya.

Baca juga : Menag: Dorong Penguatan Digitalisasi Dan Literasi Di Madrasah

Siti mencontohkan, Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang ditolak masyarakat. "Pancasila jangan diutak-atik," saran dia.

Puan juga harus bisa bersikap kritis terhadap kebijakan Pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat. "DPR sebagai legislatif memiliki tiga fungsi. Pengawasan konstruktif sehingga ada check and balances. Ada budgeting, keberpihakan budget negara terhadap pembangunan. Lalu, tentang legislasi. Legislasi itu ditunjukkan ada nggak akomodasi aspirasi masyarakat disitu,” jelas Siti.

Baca juga : Depak Ronaldo Dan Pogba!

Jika ada polemik di masyarakat dari kebijakan yang dilahirkan pemerintah, DPR bisa menggunakan fungsi pengawasan secara konstruktif. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.