Cak Imin Bolehlah 4 Kursi, Yusril Juga Pantas Dapat 1

RM.id  Rakyat Merdeka - Setelah Jokowi-Ma’ruf resmi ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024, pembicaraan soal kursi menteri pun dimulai.

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskadar (Cal Imin), dan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, berani blak-blakan soal jatah dan kementerian yang diincarnya.

Meski semua tahu urusan kabinet adalah hak prerogatif presiden, tapi kalau lihat “keringatnya”, layaklah Cak Imin dapat 4 kursi, Yusril dapat 1 kursi.

Jauh-jauh hari, sebenarnya Cak Imin sudah berbicara masalah menteri untuk kabinet mendatang. Dia sempat bermimpi PKB mendapat jatah 10 kursi menteri. Namun, akhir-akhir ini, dia mulai realistis. Dia hanya minta, 4 kursi menteri yang selama ini dipegang PKB, tidak dikurangi.

Baca juga : Menag: 30 Ribu Dolar Dari Keluarga Raja Arab Saudi

Empat menteri PKB saat ini adalah Menpora Imam Nahrawi, Menaker Hanif Dhakiri, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sandjojo, terakhir Menristek Dikti M Nasir.

Kemarin, di sela-sela penetapan Jokowi-Ma’ruf sebagai presiden dan wapres terpilih, Imin kembali bicara soal jatah menteri ini.

Awalnya, Imin bicara soal koalisi. Dia memandang, koalisi Jokowi-Ma’ruf sudah sangat gemuk. Untuk itu, dia menyarankan kubu 02 tidak perlu bergabung. Kubu 02 cukup menjadi penyeimbang di parlemen.

“Koalisi pendukung Pak Jokowi itu sudah gemuk, 61 persen. Kalau ikutan gabung, nanti di parlemen enggak ada penyeimbang,” ucapnya. Namun, jika Jokowi mau merangkul kubu 02 untuk rekonsiliasi, Imin tidak akan menghalangi. Yang paling penting baginya, jatah kursi menteri PKB yang selama ini dipegang, tidak dikurangi.

Baca juga : Jadi Pemain Terbaik, Hamka Dapat Rp 250 Juta

“Kita lihat kebutuhan rekonsiliasi itu. Butuh atau nggak. Kalau memang itu jadi urgensi untuk kebersamaan, ya silakan. Yang penting jangan kurangi jatah PKB,” warningnya.

Imin memastikan, jatah kursi menteri bukan untuk dirinya. Tapi untuk kader PKB lain. Imin lebih suka jadi ketua MPR. Dia pun berencana menggencarkan lobi-lobi untuk tujuan tersebut.

“Saya sukanya jadi ketua MPR. Setelah penetapan KPU, kita baru mulai intensifkan pembicaraan koalisi,” ucapnya. Kembali ke masalah menteri, Imin menyadari bahwa hal tersebut adalah hak prerogatif Jokowi sebagai presiden. Dia hanya mengusulkan. Keputusan akhir ada di tangan Jokowi.

“Kembali lagi, ini kan presidensial ya. Kami hanya bisa usulkan, tapi presiden yang menentukan,” jelas Cak Imin.

Baca juga : Perindo Yakin Gondol 70 Kursi Ke Senayan

Bagaimana dengan Yusril? Ketua Tim Hukum 01 ini sedikit jaga image. Dia mengaku tak terlalu berminat berebut jadi menteri. “Saya jadi advokat. Pekerjaan sebagai advokat itu pekerjaan yang sangat menyenangkan bagi saya,” kata Yusril.

Namun, jika Jokowi memberi kepercayaan kepadanya, Yusril tidak akan menolak. Dia pun sudah menentukan posisi kursi menteri yang dianggapnya sesuai dengan keahliannya. Yaitu yang membidangi masalah hukum dan hak asasi manusia (HAM).

“Saya merasa ada masalah konstitusi, masalah hukum, masalah HAM, yang harus diselesaikan di negara ini. Karena ini akan berdampak luas pada bidang-bidang lain. Terutama penanaman modal bisnis dan investasi yaitu persoalan kepastian hukum di negara ini,” ucapnya. [SAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.