PAN Masih Mikir-Mikir Jika Ditawari Gabung Pemerintah

RM.id  Rakyat Merdeka - Sejumlah pengamat meyakini, Partai Amanat Nasional (PAN) bakal berlabuh ke pemerintahan Jokowi. Namun PAN mengaku masih pikir-pikir jika benar-benar ditawari . Alasannya, mereka tidak ikut berkeringat memenangkan Jokowi. 

Pengamat komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing berpandangan, dari gaya-gaya komunikasi sejumlah elite PAN belakangan ini, ada kecenderuangan partai berlambang matahari hari ini akan merapat ke pemerintahan. Apalagi, ruang politik di Indonesia sesungguhnya masih sangat cair. 

“Politik kita itu cair. Jadi sangat memungkinkan sekali PAN bergabung ke Koalisi Indonesia Kerja di parlemen,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka. 

Bergabungnya PAN ke koalisi Jokowi, tentunya akan makin mengokohkan posisi eksekutif. Sejumlah kebijakan dibuat yang Presiden kemungkinan besar akan mudah untuk digolkan. Meski demikian, tambah Emrus, bergabungnya PAN ke Jokowi Cs diyakini bukannya tanpa embel-embel. “Tidak ada makan siang gratis. PAN pasti minta imbalan,” lanjutnya. 

Baca juga : Kemenangan Jokowi-Maruf Amin Bikin Suasana Kembali Damai

Berkaca pada perhelatan Pemilu 2014, PAN yang saat itu berada di barisan Prabowo bermanuver mendukung pemerintah pasca putusan MK. Hasil nya, PAN dihadiahi satu kursi menteri. 

“Tapi untuk ukuran saat ini bisa saja dalam bentuk lain. Bukan posisi menteri tapi bentuk kebijakan, atau lebih jauh lagi dukungan untuk Pemilu 2024,” tandas Emrus. 

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno punya pandangan sama. Namun, lanjut Adi, merapatnya PAN lebih disebabkan kebutuhan pemerintahan Jokowi mengambil representasi kaum Muhamadiyah. 

“Kalau Nahdiyin kan sudah ada PKB. Nah Muhamadiyah ada PAN, jadi kemungkinan dirangkul,” jelasnya pada Rakyat Merdeka, belum lama ini. 

Baca juga : Golkar Sepenuhnya Dukung Pemerintah

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengaku partainya tengah mengkaji pilihan yang ada. Apakah akan tetap bersama dengan koalisi Prabowo-Sandi atau masuk dalam koalisi pemerintah. Keputusan menentukan arah politiknya akan ditentukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) mendatang. 

Menurut Eddy, kemungkinan mereka bergabung terbuka lebar jika memang nanti ditawari. “Dengan catatan kalau kami diajak ya. Masalahnya kami bukan pihak yang mendukung pasangan yang memenangkan Pilpres ini,” papar Eddy kepada Rakyat Merdeka. 

Caleg Satu Koalisi Sikut-sikutan Melanjutkan keterangan, kata Sekjen PAN, Pemilu 2019 merupakan pemilu melelahkan. Membingungkan. Bahkan, caleg dari partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saling sikut-sikutan.

“Selama pileg walau satu koalisi, terjadi konflik kepentingan. Pada dasarnya seluruh parpol pengusung Prabowo-Sandiaga solid. Tapi, jika berbicara pileg, caleg kita sikut-sikutan,” jelas Eddy Soeparno. 

Baca juga : Akui Kemenangan Jokowi, PAN Hanya Gugat Hasil Pileg di 5 Dapil

Eddy mengakui, Pemilu 2019 menjadi ujian berat bagi partainya dalam hal mendapatkan suara pileg. “Pemilu serentak 2019 adalah masa melelahkan karena berbeda dengan Pemilu 2014. Perbedaannya adalah pilpres dan pileg menjadi satu, akibatnya terjadi kebingungan dan kepentingan pada parpol,” ujar Eddy. 

Sebagai pengusung PrabowoSandi, Eddy mengaku, partainya menghadapi dilema. Dilema itu, antara berjuang memenangkan partai atau PrabowoSandiaga. Caleg DPR dari Dapil III Jawa Barat (Jabar) meliputi Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor ini, mengaku, memiliki beban memperjuangkan Prabowo-Sandiaga Uno. 

“Saya sebagai caleg juga bingung apakah harus memperjuangkan diri saya sebagai representasi partai atau memperjuangkan calon yang diusung di pilpres,” ungkapnya. [SSL] 
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.