Dewan Pers

Dark/Light Mode

Orang Terkaya Di Indonesia Saja Hartanya Tak Sampai 300 T

Partai Garuda: Tuduhan Ke PT Taspen Hanya Cerita Fiksi

Senin, 29 Agustus 2022 11:02 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi. (Foto: Ist)
Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - PT Taspen dituduh mengelola dana Rp 300 triliun dari seseorang untuk modal kampanyenya menjadi calon Presiden. Partai Garuda meyakini, tuduhan ini adalah omong kosong alias hoaks.

"Tentu ini hanya ada di cerita-cerita film fiksi, di mana tidak perlu ada audit, tidak perlu ada akunting, tidak perlu ada laporan, tidak perlu ada sistem, yang penting kelihatan seru," ujar Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi, dalam siaran pers, Senin (29/8).

Berita Terkait : Partai Garuda: Pemerintah Harus Tegas

Menurut Teddy, PT Taspen tak perlu bereaksi berlebihan. Sebab, hanya orang bodoh yang mempercayai tuduhan tersebut.

"Kenapa? Warung rokok di pinggir jalan saja, ada akuntingnya, ada laporan keuangannya, ada sistemnya, walaupun sederhana. Apalagi BUMN sebesar PT Taspen," tutur Juru Bicara Partai Garuda tersebut.

Berita Terkait : Partai Garuda: Penunjukkan Luhut Urusi Migor Hak Prerogatif Presiden

Tuduhan itu kian tak masuk akal lantaran menurut Teddy tak ada orang di Indonesia yang memiliki harta Rp 300 triliun. Orang terkaya di Indonesia pun kekayaannya tidak sampai segitu.

"Tapi anggaplah yang melakukan itu orang terkaya di Indonesia, apakah masuk akal dia serahkan seluruh hartanya sehingga dia tidak punya uang sepeser pun untuk dikelola PT Taspen demi kampanye capres?" tanya dia.

Berita Terkait : Ada Koalisi Indonesia Bersatu, Partai Garuda Imbau Jauhi Keributan

Teddy pun menyarankan PT Taspen tidak perlu terlalu mengeluarkan energi untuk menjelaskan panjang lebar soal tuduhan ini. Lebih baik, proses hukum saja pembuat isu ini.

"Karena yang perlu membuktikan adalah yang membuat isu. Kalau tidak bisa membuktikan, ya penjarakan, jangan biarkan kasus ini berhenti begitu saja tanpa ada pembuktian hukum," tegasnya.
 Selanjutnya