Dark/Light Mode

Dicoret Jadi Panelis, BW Dianggap Tidak Netral

Minggu, 6 Januari 2019 08:30 WIB
Bambang Widjojanto (Foto: Istimewa)
Bambang Widjojanto (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - KPU mencoret dua nama dari daftar panelis debat capres cawapres pertama pada Pemilu 2019. Dua nama itu mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto alias BW dan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo.

Khusus BW, dia dianggap tidak netral. Komisioner KPU Wahyu Setiawan menyebut, pengurangan panelis debat merupakan hasil kesepakatan masing-masing timses, baik kubu Jokowi maupun kubu Prabowo. Masing-masing diusulkan oleh paslon 01 dan 02. Paslon 01 dan 02 pada rapat tadi memutuskan mengurangi satu panelis usulan mereka sendiri. "Nah, yang dikurangi adalah Pak Bambang Widjojanto dan Adnan Topan Husodo," tuturnya, Jumat (4/12).

Menurut Wahyu, hanya dua nama yang batal menjadi panelis. Sedangkan lima nama lainnya tetap menjadi panelis. Kelima panelis itu: pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana, mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, Dosen Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Bivitri Susanti, serta Ahli Hukum Tata Negara Margarito Kamis. KPU juga menggandeng Ketua KPK Agus Rahardjo, sebagai salah satu panelis debat capres perdana.

Agus pun mengikuti rapat perdana panelis debat, yang juga dihadiri lima panelis lainnya. "Sudah hadir di sini (Agus Rahardjo) jadi panelis," kata Ketua KPU Arief Budiman di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Sabtu (5/1).

Baca juga : Sampai Maret 2019, Tarif Listrik Nggak Bakal Naik

Namun, Agus Rahardjo mengatakan, tidak akan hadir saat penyelenggaraan debat pertama. Dia hanya berkontribusi dalam penyusunan pertanyaan debat. Alasan ketidakhadiran adalah untuk menghindari anggapan KPK berpolitik. Keputusan ini diambil setelah diskusi dengan internal KPK.

"Kami sudah berdiskusi di KPK, kalau buat soal kami mau bantu, akan berkontribusi. Tapi terkait tanggal 17 (Januari 2019) waktu debat, kami tidak akan datang supaya tidak ada kesan kami ditarik ke politik," kata Agus.Meski tidak akan hadir dalam debat, Agus memastikan bertindak sebagai panelis. Menurutnya, panelis boleh saja tidak hadir saat debat berlangsung.

Terpisah, Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Maruf, Raja Juli Antoni menyambut pencoretan nama BW. Dia menilai, BW tidak independen karena pernah menjadi timses Anies Baswedan-Sandiaga Uno saat Pilkada DKI Jakarta. "Saya kenal BW sebagai aktivis berintegritas. Sayang, dalam konteks kontestasi politik hari ini, beliau tidak bisa masuk kategori independen karena pernah jadi tim sukses Anies-Sandi. Itu saja masalahnya. Toh masih banyak aktivis dan akademisi lain yang independen," ujar Sekjen PSI itu.

Sementara BPN Prabowo-Sandi menyebut, tim Jokowi-Maruf yang meminta nama BW dicoret. "TKN Jokowi meminta Mas BW dicoret karena dianggap tidak netral. Setelah Mas BW dicoret karena permintaan TKN, yang mengagetkan TKN juga mencoret nama Mas Adnan Topan Husodo," ungkap Jubir BPN Andre Rosiade, Sabtu (5/1).

Baca juga : Liverpool: Indonesia, Kalian Tidak Berjalan Sendirian

Andre mengaku kecewa dengan KPU karena mencoret BW dan Adnan. Padahal, kedua tokoh ini memiliki integritas dan rekam jejak serta wawasan yang luas mengenai pemberantasan korupsi dan penegakan HAM.

Di lain pihak, BW mengaku sudah mendapatkan pemberitahuan pencoretan namanya lewat pesan WhatsApp yang dikirim KPU. "Saya baru baca Whatsapp bada Subuh ini dari KPU. Informasinya benar," ujarnya saat dikontak, Sabtu (5/1).

Dia tidak mempermasalahkan pencoretan namanya. Soalnya, itu wewenang KPU sebagai penyelenggara pemilu. "Biarlah yang terbaik untuk bangsa ini, yang kelak akan terjadi. Semoga kemuliaan yang menjadi tujuan serta setiap keputusan dan kebijakan yang diambil didoakan hanya untuk kemaslahatan," katanya.

Menurut BW, masih banyak cara dan tempat lain untuk terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi. Faktanya, korupsi masih menyandera, bahkan kian kuat mencengkram bangsa ini. BW juga berharap, janji sesuai pembukaan konstitusi untuk menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat segera diwujudkan oleh presiden, yang akan dipilih rakyat di April tahun 2019. "Sudah 73 tahun kemerdekaan. Semoga akal sehat dan kewarasan tetap menuntun bangsa," tandasnya.

Baca juga : Amien Didoakan Semoga Tidak Suul Khotimah

Seperti BW, Adnan Topan mengaku cukup memahami alasan yang disampaikan KPU, meski sempat kaget. "Mengejutkan (pencoretan ini) karena mendadak, meski kami selalu paham politik itu sangatlah dinamis," ujar Adnan dalam pers rilisnya, Jumat (4/1) malam. Adnan merasa tidak perlu menduga-duga pencoretan tersebut. Dia mengaku sangat terbuka, jika diminta KPU ambil bagian dalam proses demokrasi. "Kami sangat terbuka, terlibat, jikapun tidak, kami tetap memiliki peran yang sama tanpa diminta oleh siapa pun," tandasnya. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.