Elite PAN Nggak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Amanat Nasional (PAN) tidak pusing dengan jatah menteri di Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menyusul jumlah parpol di Koalisi Indonesia Maju (KIM) terus bertambah menjelang pelantikan Pemerintahan baru.

“PAN dan Bang Zul pengusung utama Pak Prabowo tak pernah khawatir. Kami meyakini tidak akan ada perubahan komitmen Prabowo dan PAN,” kata Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto di Jakarta, kemarin.

Baca juga : PDIP Dan PKS Satu Barisan Di Boyolali

Yandri menjelaskan, secara historis PAN salah satu partai utama pengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Selain itu, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan alias Zulhas yang dekat dengan Presiden Jokowi.

PAN, merupakan partai pen­dukung Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Di rezim ini, KetumZulhas dipercaya sebagai Menteri Perdagangan (Mendag). Diyakininya, Zulhas kembali menjadi menteri karena Prabowo komitmen melanjutkan program Jokowi.

Baca juga : Netizen Beri Dukungan Dan Sanggahan

Dengan kondisi ini, PAN tidak risau dengan agenda silaturahmi politik Prabowo kepada parpol di luar koalisi. Misalnya, per­temuan dengan Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, dan Ketum NasDem Surya Paloh. Konon, PKB dan NasDem saat ini masuk di barisan parpol Pemerintahan Prabowo-Gibran. “Kontestasi su­dah selesai, mari duduk bareng," ucapnya.

Ditugaskan, persoalan parpol di luar KIM mendapatkan jatah menteri, merupakan hak pre­rogatif Presiden. Yandri mengatakan, yang terpenting saat ini adalah menjaga persatuan usai Pilpres. "Itu keputusan parpol dan Pak Prabowo, tapi perbe­daan itu tidak membatasi kita dalam silaturahmi," pungkasnya.

Baca juga : Track Velodrome-Manggarai Diuji Coba September 2024

Semangat yang sama juga disampaikan Zulhas. “Kan saudara-saudara tahu PAN perjala­nannya bersama Pak Prabowo panjang panjang sekali, sudah lama. Suka duka panjang, tentu itu bagi apresiasi atau kehor­matan bagi PAN,” ucap Zulhas.

Soal kabinet, kata Zulhas, menjadi hak prerogatif Presiden terpilih. “Kalau ke depan ban­yak, yang hebat-hebat banyak, silakan aja. Tapi kami ngerti aturan, kalau masalah menteri-menteri itu, hak penuh presiden terpilih," pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.