Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Perbaikan Selesai, Kondisi Jalan Lenteng Agung Sudah Normal dan Bisa Dilewati
- Persib Mulai Susun Persiapan Hadapi Musim 2026/2027
- OTT Pejabat Imigrasi Jakbar, KPK Sita Mobil, Valas, Hingga Emas
- Erling Haaland Bisa Bawa Norwegia Bersaing di Piala Dunia 2026
- Davide Ancelotti Latih Lille, Calvin Verdonk Hadapi Tantangan Baru
RM.id Rakyat Merdeka - Berdasarkan hasil Rapimnas, Partai Golkar akan memprioritaskan Ketua DPD I dan II untuk maju dalam Pilkada serentak 2020. Tapi dengan syarat punya elektabilitas tinggi.
“Partai Golkar memberi prioritas untuk ketua-ketua DPD tingkat I, tingkat II yang mempunyai elektabilitas untuk diusung dalam pilkada,” kata Ketua Umum Airlangga Hartarto, Sabtu (16/11).
Untuk itu, Airlangga meminta, seluruh jajaran pengurus Golkar di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota membantu dan mendorong kader masing-masing untuk memenangi pilkada. Pasalnya, ada 270 daerah yang akan menyelanggarakan pilkada serentak sehingga perlu penyiapan strategi untuk memenangi kompetisi itu.
Baca juga : Berbekal 2 Fakta Baru, KPU Bakal Larang Mantan Koruptor Maju Pilkada
“Kita (DPP) tidak akan memberatkan kader sendiri. Tidak ada mahar-maharan,” tegasnya.
Menko Perekonomian itu juga menambahkan, Partai Golkar juga telah menjalankan fungsi kaderisasi dan regenerasi dengan memberikan kesempatan bagi generasi muda menjadi penerus partai amat penting untuk dilakukan. “Kita harus mendorong kaderisasi dan legitimasi. Kaum muda semakin berperan penting, bukan hanya di pemilu, malainkan untuk dinamika kebijakan ke depan,” ujarnya.
Kondisi tersebut dibuktikan dari 10 anggota DPR termuda, tiga orang ialah kader Golkar. Hal itu wujud komitmen partai beringin untuk regenerasi kader.
Baca juga : KPK Tahan Mantan Ketua DPRD Tulungagung
“Di masa mendatang, kita harus mendorong kader muda. Salah satu yang disampaikan Presiden, yakni merekrut kader milenial,” tuturnya.
Sementara itu, politikus Golkar yang juga Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyebut Fraksi Golkar DPR sedang mengkaji wacana tentang sistem pilkada. Hal itu dilakukan dengan menimbang faktor budaya, ekonomi, dan politik melalui berbagai masukan dari kalangan intelektual dan tokoh masyarakat.
“Tentu fraksi meminta waktu untuk mengkaji dari kalangan intelektual, kalangan masyarakat. Dari segi semua faktor. Nanti kita akan lihat,” ungkapnya.
Baca juga : Resolusi Pemakzulan Disetujui DPR, Trump Pindah Rumah
Kendati demikian, ia menuturkan tidak ada catatan khusus mengenai tahapan pilkada serentak yang sudah dan sedang dilakukan. Proses tersebut diserahkan sepenuhnya kepada anggota fraksi yang bertugas di Komisi II DPR. [EDY]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya