Akhirnya, KPU Dengerin Suara Rakyat

 Sebelumnya 
Wahyu mengatakan, keputusan ini diambil KPU setelah mendapat banyak masukan dari banyak pihak. Termasuk dari masyarakat. Dia berharap dengan tidak memberikan bocoran, paslon bisa tampil dengan performa terbaik. Selain soal kisi-kisi materi soal debat yang tak lagi diberikan ke paslon, KPU mengevaluasi durasi debat.

Rencananya waktu saat sesi saling bertanya akan ditambah durasinya. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Moeldoko, mengapresiasi keputusan tersebut. Menurut dia, dengan begitu jalannya debat akan lebih menarik. Dia yakin kedua pasang capres dan cawapres bisa bicara dengan baik.

“Toh semuanya punya pengalaman mengelola negara dengan baik, khususnya ya Pak Jokowi. Jadi menurut saya sih oke-oke aja gitu,” kata Moeldoko di Jakarta, kemarin.

Baca juga : Ketua KPU Bisa Dipenjara

Sementara, Direktur Materi Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said meminta KPU mengevaluasi total jalannya debat edisi pertama. Dia menyarankan KPU tidak lagi memberikan kisi-kisi pertanyaan.

“Ini penting agar rakyat dapat menilai respons spontan dan orisinal calon pemimpinnya,” kata Sudirman di acara diskusi, kemarin.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan, debat perdana memang terasa hambar dan di luar ekspektasi. Banyak anomali. Apalagi ketika sesi 2 dan 3 berlangsung. Moderator menyebut amplop yang berisi pertanyaan masih tersegel. Padahal, pertanyaan itu telah diberikan ke kandidat beberapa hari sebelum debat.

Baca juga : KPU Istiqomah Di Jalan Yang Salah

Ironinya lagi, selain pertanyaan sudah lebih dulu diberikan, kandidat masih juga membawa contekan saat debat digelar. Seakan memperlihatkan pasangan capres cawapres tak lebih ‘garang’ dari tim kampanye mereka.

Menurut Titi, sudah seharusnya KPU tidak lagi memberikan pertanyaan kepada kandidat. Selain sudah menerima bocoran, para kandidat tak bisa mengelaborasi visi misi. Sebab itu, harus ada evaluasi yang dilakukan KPU terkait metode debat, yang melibatkan berbagai pihak.

Pertama, KPU harus lebih dulu mematangkan konsep, sebab KPU bertindak sebagai regulator pemilu. Selanjutnya, konsep yang dibuat KPU perlu mendapat masukan dari publik dan para pemangku kepentingan pemilu yang lain. “Di sinilah peran peserta, pemantau, media, tokoh masyarakat itu difasilitasi. Tapi, tetap saja, pengambil keputusan akhir itu adalah KPU,” kata Titi, kemarin. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.