Puan Jadi Juru Selamat

RM.id  Rakyat Merdeka - PDIP diterpa badai suap pasca Sekjen Hasto Kristiyanto keseret-seret kasus pergantian antar waktu (PAW) yang melibatkan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Puan Maharani, putri Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tampil sebagai juru selamat. Dia mengajak seluruh kader banteng merapatkan barisan dan tetap satu barisan dengan rakyat.

Puan memastikan, PDIP menghargai dan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK. Namun, partainya berhak mengajukan PAW alias Penggantian Antar Waktu kadernya. "Sesuai dengan undang-undang yang berlaku, partai itu memiliki hak untuk melakukan pergantian antar waktu,” tegas Puan di sela-sela Rakernas PDIP di Jiexpo Kemayoran, Jakpus, kemarin.

Dalam kasus suap ini, KPK menjerat komisioner KPU Wahyu Setiawan karena menerima suap melalui eks anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, Saeful, dan seorang advokat bernama Doni. Uang suap itu untuk memuluskan langkah kader partai banteng moncong putih, Harun Masiku menjadi anggota DPR, menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal. Seharusnya, yang menggantikan almarhum adalah Riezky Aprilia. Namun PDIP mendorong Harun Masiku.

Baca juga : Total Uang Diamankan Rp 1,81 M, Bupati Sidoarjo Resmi Jadi Tersangka

Puan tak menjawab apakah ada keinginan partai untuk menggantikan Riezky dengan Harun. Katanya, itu merupakan wewenang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri atau Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk menjawab. "Itu ditanyakan ke pimpinan partai atau sekjen," elaknya.

Ketua DPR itu menyebut, saat ini tak ada nama Harun Masiku dalam daftar PAW yang diajukan Fraksi PDIP. Hanya ada nama kader PDIP yang diajukan untuk menggantikan Juliari Batubara dan Yasonna Laoly. Juliari dan Yasonna terpilih sebagai anggota DPR namun harus melepas jabatan karena menjadi menteri.

Puan juga memastikan, PDIP tetap solid di tengah badai suap yang menerpa kadernya itu. "PDIP solid," tegasnya.

Baca juga : Hari Ini, Kapolri Lantik Irjen Pol. Nana Sujana Jadi Kapolda Metro Jaya

PDIP, tuturnya, tetap dalam posisi sebagai partai pemenang pemilu. Semua urusan kepartaian akan tetap berjalan seperti biasa. "Terkait dengan oknum dan kasus per kasus, tidak akan mempengaruhi gerak langkah PDIP untuk bisa bersama rakyat," imbuh dia.

Terpisah, Legal Culture Institute (LeCI) menduga ada peran signifikan pimpinan DPP PDIP dalam kasus suap itu. Menurut LeCI, instruksi Penggantian Antar Waktu anggota DPR tak mungkin tanpa perintah pimpinan partai. "Tentunya dalam instruksi PAW, koordinasi dengan pimpinan DPP sangat signifikan," kata Direktur LeCI, M Rizqi Azmi, kemarin.

LeCI mendesak KPK menyelidiki kemungkinan keterlibatan DPP PDIP dalam kasus itu. Menurut Rizki, atas perintah pimpinan partai inilah suap terhadap komisioner KPU bisa terjadi.

Baca juga : Keliling Daerah Banjir, Kemendagri Bagi-bagi Dokumen Kependudukan Gratis

Desakan yang sama juga disuarakan Indonesia Corruption Watch (ICW). Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz menduga ada aktor lain di internal PDIP dalam perkara ini. "ICW mendorong KPK untul menggali adakah oknum PDIP yang berperan atau terlibat dalam proses PAW tersebut yang berujung terjadinya praktik suap," ujar Donal.

Hingga semalam, KPK masih memburu Harun Masiku. KPK meminta Harun segera menyerahkan diri. Ali juga mengimbau kepada pihak lain yang terkait dengan perkara ini, agar bersikap kooperatif. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.