Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Beredar Surat Pencabutan Pelaporan

Lawan Romy, Humphrey Siapkan100 Pengacara

Kamis, 7 Februari 2019 14:58 WIB
Ketua Umum Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat (tengah) seusai memberikan penjelasan terkait penggunaan nama, atribut dan alamat PPP yang dipermasalahkan pihak Romahurmuzy, di Jakarta, Rabu (6/2). (Foto: Dwi Pambudo/Rakyat Merdeka).
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat (tengah) seusai memberikan penjelasan terkait penggunaan nama, atribut dan alamat PPP yang dipermasalahkan pihak Romahurmuzy, di Jakarta, Rabu (6/2). (Foto: Dwi Pambudo/Rakyat Merdeka).

RM.id  Rakyat Merdeka - Rabu (6/2), beredar surat pencabutan pelaporan yang ditandatangani kader PPP yang menjadi pelapor, Angga Brata Rosihan pada 30 Januari lalu. “Bersama ini saya mengajukan surat pencabutan/menarik kembali laporan Nomor LP/B/0104/I/2019/BARESKRIM, tanggal 23 Januari 2019 yang telah saya laporkan,” bunyi surat tersebut.

Angga beralasan ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan sebagai alasan pencabutan laporan. Pada Rabu (23/1), Angga melaporkan Ketua Umum PPP Humphrey Djemat, Sekjen PPP Sudarto, Ketua DPP PPP Ibnu Hajar Dewantara, dan Mimin Austiyana ke Bareskrim Polri.

Baca juga : Kawal Suara Partai, Nasdem Siapkan 160 Pengacara

Keempatnya dilaporkan karena diduga telah melakukan pemalsuan surat. Mereka dituding telah membuat dan menggunakan kop surat palsu bertuliskan “Dewan Pimpinan Pusat Partai Pesatuan Pembangunan, Jl. Diponegoro No.60 Jakarta 10310”.

Selain itu, mereka juga dituding menggunakan stempel atau cap palsu bertuliskan “Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Pesatuan Pembangunan” yang ditujukan kepada Kapolres Metro Jakarta Pusat tanggal 18 Oktober 2018.

Baca juga : Pelaporan Dana Desa Bikin Pusing Kepala

Terkait persoalan ini Humphrey sebetulnya siap melawan. Kemarin, Ketum PPP versi muktamar Jakarta ini memastikan bakal mengerahkan 100 orang pengacara. Menurut Humphrey, laporan ini kental dengan nuansa politik. PPP yang dinahkodainya memiliki sikap politik yang berbeda terkait Pilpres 2019.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.