Waktunya Tidak Tepat, Wajar Demokrat Galak

RM.id  Rakyat Merdeka - Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Anas Thahir merespons kritik pedas Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada pemerintah ihwal kenaikan iuran BPJS Kesehatan. PPP, selaku partai pendukung pemerintah menganggap wajar.

“Wajar AHY mengkritisi kebijakan pemerintah soal kenaikan iuran BPJS. Karena pemerintah mengumumkan kenaikan itu pada saat masyarakat sedang prihatin akibat Covid-19. Waktunya tidak tepat,” ujar Anas kepada wartawan, kemarin.

Anggota Komisi IX DPR ini berpendapat, saat ini rakyat memang dalam kondisi ekonomi sulit. Rakyat masih banyak yang sulit soal sembako dan soal kebutuhan dasar hidup. Baginya, memang tidak elok kenaikan tarif BPJS dilakukan saat corona tengah mewabah.

Baca juga : Amien Rais Langsung Nyerocos

“Sekarang yang terpenting bagaimana pemerintah bisa menjawab dengan tegas, dan memberikan alasan-alasan yang detail dan masuk akal mengapa iuran BPJS harus naik," katanya.

Anas mempertanyakan mengapa iuran BPJS Kesehatan diumumkan naik saat momentum corona. Apalagi, keputusan naiknya iuran tersebut sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

“Mengapa harus diumumkan sekarang, mengapa sampai muncul pertanyaan seolah-olah bertentangan dengan putusan MA, dan seterusnya," katanya.

Baca juga : BPJS Kesehatan Jebol, Rakyat Kebanjiran...

Sebelumnya, AHY melalui akun Twitter miliknya, @AgusYudhoyono mengkritik kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan. Dianalogikan, rakyat dalam kondisi sudah jatuh tertimpa tangga.

“Kami menyayangkan kenaikan tarif BPJS di tengah wabah Covid-19. Masyarakat sedang membutuhkan fasilitas jaminan kesehatan, sementara pandemi juga menciptakan peningkatan pengangguran dan angka kemiskinan. Masyarakat ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga pula,” ujar AHY.

AHY menyayangkan pemerintah memilih menaikkan tarif sebagai jalan keluar defisit keuangan BPJS Kesehatan. Menurutnya, ada cara lain yang lebih bijaksana. Misalnya, merealokasi anggaran pembangunan infrastruktur untuk kesehatan.

Baca juga : Iuran BPJS Kesehatan Naik Demi Kelangsungan Operasional

“Kami yakin pemerintah bisa realokasikan anggaran pembangunan infrastruktur yang belum mendesak untuk menutupi kebutuhan Rp 20 triliun bagi BPJS Kesehatan,” tulisnya.

Solusi selanjutnya adalah tata kelola BPJS Kesehatan. Menurutnya, ini menjadi kata kuncinya, audit peserta BPJS perlu dievaluasi agar masyarakat yang paling membutuhkan bisa diprioritaskan untuk mendapatkan manfaatnya.[BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.