Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Demokrat dan PBNU Sepakat Tolak RUU HIP

Jumat, 26 Juni 2020 07:02 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersilaturahmi ke Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (25/6). (Foto: Dok. PD)
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersilaturahmi ke Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (25/6). (Foto: Dok. PD)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama jajaran DPP partainya bersilaturahmi kepada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj, di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (25/6). AHY menerangkan, kedatangannya untuk mempererat tali silaturahmi, juga memohon doa restu bagi Partai Demokrat dalam memperjuangkan kepentingan dan aspirasi rakyat, serta meminta saran dan masukan atas isu-isu kebangsaan.

AHY datang didampingi Sekjen Teuku Riefky Harsya, Bendahara Umum Renville Antonio, Wasekjen August Jovan Latuconsina, Kepala Badan Pembinaan Jaringan Konstituen (BPJK) Zulfikar Hamonangan, dan Kepala Departemen Agama dan Sosial Munawar Fuad Noeh. Sementara, Kiai Said didampingi KH Abdul Manan Ghani, Robikin Emhas, Ishfah Abidal Aziz, dan Arif Marbun.

Salah satu hal yang dibicarakan dalam pertemuan itu adalah Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). “Salah satu permasalahan bangsa terkini yang dibahas tadi adalah tentang RUU HIP. Sebagaimana yang teman-teman ketahui bersama bahwa posisi Partai Demokrat secara tegas menolak dilanjutkannya pembahasan RUU HIP. Kami memiliki kesamaan cara pandang dengan teman-teman Nadhliyin dan elemen masyarakat lainnya,” ucap AHY dalam keterangan yang diterima redaksi, Jumat (26/6).

Baca juga : Terima Perwakilan Demonstran, Pimpinan DPR Pastikan Akan Stop Bahas RUU HIP

Setidaknya, kata AHY, ada empat alasan mengapa RUU HIP perlu ditolak. Pertama, kehadiran RUU HIP jelas akan memunculkan ketumpangtindihan dalam sistem ketatanegaraan. Sebab ideologi Pancasila adalah landasan pembentukan konstitusi, yang melalui RUU HIP ini justru diturunkan derajatnya untuk diatur Undang Undang. Kalau RUU ini dianggap sebagai alat operasional untuk menjalankan Pancasila. “Justru hal itu menurunkan nilai dan makna Pancasila,” tegas AHY. RUU ini berpotensi memfasilitasi hadirnya monopoli tafsir Pancasila, yang selanjutnya berpotensi menjadi “alat kekuasaan” yang mudah disalahgunakan dan tidak sehat bagi demokrasi.

Kedua, RUU HIP ini juga mengesampingkan aspek historis, filosofis, dan sosiologis. Sebab, RUU ini tidak memuat TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme sebagai ‘konsideran’ dalam perumusan RUU HIP ini. “Padahal, TAP MPRS tersebut merupakan landasan historis perumusan Pancasila, yang kemudian kita sepakati secara konsensus sebagai titik temu perbedaan di tengah kompleksitas ideologi dan cara pandang kebangsaan,” kata putra sulung SBY ini. 

Ketiga, RUU HIP memuat nuansa ajaran sekularistik atau bahkan ateistik, sebagaimana tercermin dalam Pasal 7 ayat 2 RUU HIP yang berbunyi, “..Ciri Pokok Pancasila berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan..”. “Hal ini mendorong munculnya ancaman konflik ideologi, polarisasi sosial-politik hingga perpecahan bangsa yang lebih besar,” tambahnya.

Baca juga : Demokrat Sesalkan Kedatangan 156 TKA China di Kendari

Keempat, adanya upaya memeras Pancasila menjadi trisila atau ekasila, sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (3), yang berbunyi “..Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong". Menurut AHY, hal itu jelas bertentangan dengan spirit Pancasila yang seutuhnya.

“Secara khusus, saya pun mengapresiasi NU yang secara konstruktif memberikan kritik dan pandangan dalam mengawal dan mengawasi proses politik legislasi di parlemen. Ini penting untuk diteruskan dan dilakukan dalam terciptanya demokrasi yang semakin matang. Partai Demokrat secara terbuka siap menjadi penyambung lidah umat dan fatwa para Kiai se-nusantara untuk menjalankan politik kebangsaan yang sesuai dengan tuntunan nilai-nilai Ahlu Sunnah wal Jamaah (Aswaja),” terang AHY.  

Bagi Partai Demokrat, tambah AHY, NU adalah garda terdepan perjuangan Islam yang moderat, dan nilai-nilai wasathiyyah ini sejalan dengan nilai-nilai perjuangan politik Partai Demokrat yang moderat dan nasionalis-religius. Insya Allah akan selalu istiqamah menjadi partai tengah menjaga keseimbangan.

Baca juga : Presiden Harus Tolak RUU HIP!

"Nilai-nilai itulah yang membuat adanya chemistry diantara PD dan NU. Semoga chemistry yang semakin kuat ini dapat terus dibangun untuk berkontribusi dalam memperjuangkan harapan dan hajat rakyat Indonesia,” tandasnya. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.