Ongkos Politik Besar, Caleg Terpilih Berpotensi Korupsi

RM.id  Rakyat Merdeka - Dengan cost atau biaya politik besar, caleg terpilih berpotensi Korupsi Kolusi dan Neporisme (KKN). Pengamat poltik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan, anggota dewan dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah tidak terhitung. Mulai anggota DPRD kabupaten/kota hingga DPR pusat.  Emrus  khawatir, Pileg 2019 akan melahirkan sejumlah anggota dewan korup. Toh, belum ada sejarahnya, dalam satu tahun KPK tidak melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap anggota dewan terhormat.

Menurut Emrus, pemicu utama adalah besarnya ongkos politik untuk menang di pileg. Bahkan, beban biaya ini sudah harus ditanggung caleg semenjak mengajukan diri sebagai bacaleg. Biaya inilah kemudian berpotensi dikembalikan dengan cara tidak benar oleh caleg terpilih. 

“Hipotesa ini bisa saja terjadi. Kita tahu, biaya politik dikeluarkan caleg itu tidak sedikit. Di masa kampanye, caleg paling tidak harus mengeluarkan biaya komunikasi politik dan biaya lainnya,” ujar Emrus kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta. Selain biaya poltik, kata Emrus, caleg juga berpotensi terlibat hutang budi dengan para penyumbang dana kampanye. Mau tidak mau caleg terpilih akan mentaati permintaan si pengucur dana meskipun itu melanggar aturan. Meski demikian,

Baca juga : Kampanyekan Prabowo Di Detik Akhir, SBY Disamain Film "The Last Samurai"

Emrus tidak menggeneralisir bahwa seluruh caleg berpotensi berbuat korupsi saat terpilih nanti. Dia meyakini masih ada caleg bersih di Pileg 2019. “Tidak semua caleg terpilih berpotensi korupsi. Saya yakin masih ada caleg idealis dan bermental anti korupsi di Indonesia ini,” papar Emrus. 

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Firman Noor berpendapat, tingginya biaya politik memang ditengarai jadi salah satu faktor penyebab banyaknya legislator berperilaku koruptif.  Caleg terpilih, khususnya di daerah, berpotensi coba mengembalikan cost selama pencalegan dengan cara  tidak benar.

 “Kalau di daerah, pemilihan anggota legislatif itu sama dengan pilkada. Biayanya mahal. Ini kemudian seorang caleg harus mencari uang,” tutur Firman. Konsultan Politik Jaringan Suara Indonesia (JSI), Nursandy, mengakui, ada ongkos politik harus dikeluarkan caleg dalam pileg. Tapi, besar kecilnya biaya itu sangat tergantung pada empat faktor. 

Baca juga : Bangun Pagi, Jokowi Sarapan Harga Sembako

Pertama, popularitas si caleg. Apabila caleg itu sudah dikenal secara luas tentu ongkos politiknya cukup rendah. Tapi, apabila popularitanya kecil, ongkosnya besar. "Semakin rendah popularitas seorang caleg, maka biaya akan semakin mahal,” jelasnya. Kedua, tingkat literasi media. Maksudnya, semakin tinggi tingkat konsumsi media di suatu daerah, maka biaya politik bisa dikurangi karena tidak perlu banyak alat peraga. Tapi, kalau  konsumsi medianya rendah, maka dibutuhkan banyak tambahan alat peraga dari caleg. 

Ketiga, adalah penentuan strategi kampanye dan pola intervensi program. Sementara, faktor keempat adalah laju inflasi.  “Inflasi ini juga akan ikut memberi pengaruh terhadap cost dikeluarkan," tambahnya. Berdasarkan faktor itu, Nursandy punya hitung-hitungan sendiri terkait jumlah nominal biaya politik harus dikeluarkan seorang caleg. Untuk caleg tingkat DPRD kabupaten/kota, biayanya ditaksir Rp 400 hingga Rp 700 juta. Tingkat DPR mencapai Rp 1-2 miliar.

"Kisaran Rp 800 juta-Rp 1,5 miliar untuk DPRD provinsi dan DPR RI di angka Rp 2-3 miliar. Biaya ini masih tergolong minimal, dan bisa lebih besar.  Ini sangat tergantung dari pengelolaan keuangan masing-masing caleg," tutupnya. [SSL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.