Dark/Light Mode

Soal Kurikulum Sejarah

PDIP Sentil Wacana Menteri Nadiem

Senin, 21 September 2020 07:46 WIB
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. (Foto: PDIP)
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. (Foto: PDIP)

RM.id  Rakyat Merdeka - Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristianto mengkritisi wacana berkembang tentang penghapusan mata pelajaran sejarah dari kurikulum SMA dan SMK.

Jika ini terjadi, Hasto menyebut kesadaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim tentang makna sejarah, itu rendah. “Mendikbud Nadiem Makarim tidak paham bagaimana api perjuangan kemerdekaan bangsa lahir atas pemahaman sejarah, dan kemudian memunculkan kesadaran kritis untuk melawan penjajahan; melawan kapitalisme, imperia lis me, dan kolonialisme,” ujar Hasto, kemarin.

Baca juga : Mandiri Syariah Raih Penghargaan Market Leadership Award 2020

Dia menuturkan, berpedoman kepada apa yang diajarkan kepada setiap kader PDIP, boleh saja meninggalkan gedung museum sejarah, tetapi jangan pernah meninggalkan sejarah. Baginya, suatu bangsa akan kehilangan masa depan apabila meninggalkan sejarah.

Menilik itu, Hasto pun seolah menyentil Menteri Nadiem untuk melihat pendidikan dalam arti yang luas. Yaitu, tentang budi pekerti, pendidikan karakter bangsa, dasar kemajuan.

Baca juga : JK Ceramahi Menag

Menurutnya, pengusaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan berjalan sesuai dengan sejarah dan kebudayaan bangsa. “Belajarlah dari para pendiri bangsa. Belajar ilmu pengeta huan dan teknologi dari Barat dan berbagai belahan dunia lain nya, namun membumikan setiap pengetahuan pada akar sejarah dan kebudayaan bangsa,” ujarnya.

Sekadar informasi, kritik ini didasari rencana Kemendikbud membuat mata pelajaran sekarah menjadi tidak wajib dipelajari siswa SMA dan SMK. Indikasinya, terbaca dari rencana penyederhanaan kurikulum yang akan diterapkan Maret 2021. Di sana, sejarah digabung dengan mata pelajaran ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di kelas 10. Sementara Bagi kelas 11 dan 12 mata pelaja ran sejarah hanya masuk dalam kelompok peminatan yang tak bersifat wajib.

Baca juga : Fahri Sentil Menag

Rencana itu menuai kritik dari publik, khususnya kalangan guru dan sejarawan. Namun, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud Totok Suprayitno menepis anggapan bahwa pelajaran akan dihapus dari Kurikulum. “Rencana penyederhanaan kurikulum masih berada dalam tahap kajian akademis,” ujar Totok.

Totok menjelaskan, pelajaran sejarah tetap akan diajarkan dan diterapkan di setiap generasi. Dia menegaskan, Kemendikbud mengutamakan sejarah sebagai bagian penting dari keragaman dan kema jemukan perjalanan hidup bangsa indonesia baik saat ini atau yang akan datang. “Sejarah merupakan komponen penting bagi Indonesia sebagai bangsa yang besar sehingga menjadi bagian kurikulum pendidikan. Nilai-nilai yang dipelajari dalam sejarah merupakan salah satu kunci pengembangan karakter bangsa,” tegasnya. [BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.