Fahri Sentil Menag

RM.id  Rakyat Merdeka - Wacana Kementerian Agama (Kemenag) yang akan melakukan sertifikasi terhadap para penceramah mendapat kritikan dari Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah. 

Menurut Fahri, kebijakan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi yang berencana melakukan sertifikasi terhadap 8.200 penceramah yang ditargetkan selesai pada September 2020, menimbulkan polemik di masyarakat. 

Hal itu akibat Menag tidak mengeja ‘alif ba ta’ demokrasi Indonesia. “Saya mohon maaf menulis soal-soal elementer ini. Coretan kecil ini saya buat agar kaum intelektual di samping Pak Menteri Agama mulai mengeja kembali, alif ba ta dari demokrasi kita. Takkan sulit jika kita mau,” kritik Fahri dalam keterangan tertulisnya, kemarin. 

Baca juga : Komisi Pertanian DPR Apresiasi Program Jangka Panjang Kementan

Sebelumnya, pada saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Senayan, Selasa (8/9), Menag Fachrul Razi keukeuh untuk menjalankan program sertifikasi penceramah. 

Bagi dia, program tersebut tidak ada masalah karena rencana itu sudah dikoordinasikan dengan pihak terkait, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam dan tokoh-tokoh lainnya. 

Dia mengaku, akan terus berusaha untuk melakukan pendekatan-pendekatan lebih jauh dengan pihak terkait. 

Baca juga : Polri Terbitkan Telegram Cegah Kerumunan Massa

dia yakin pada saatnya, semua bisa menerima dengan baik karena memang tujuannya baik untuk kepentingan umat dan bangsa di masa depan. 

“Program ini terbuka dan direncanakan untuk 8.200 pendakwah dan bersifat sukarela dan dilaksanakan selama tiga hari, ini untuk Islam kami maksudkan. Untuk agama lain akan disusulkan sebulan kemudian,” kata dia. 

Lebih lanjut, Fahri membahas mengenai sikap pemerintah yang mengekang perbedaan. 

Baca juga : Zainut Tauhid: Itu Program Biasa

Kata dia, negara sebelumnya percaya bahwa pikiran harus dikontrol sejak dini, sehingga negara menentukan apa yang boleh dibaca dan apa yang boleh dikatakan. 

Untuk mengontrol itu, pemerintah kemudian menyelenggarakan penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) sebagai alat kontrol. 

“Ini yang boleh dan ini yang tidak boleh secara sepihak, Tapi kita telah hentikan kekeliruan itu,” kata Fahri. [REN]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.