Demokrat Minta Tarif Swab Diturunkan Lagi

RM.id  Rakyat Merdeka - Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mendesak agar pemerintah menurunkan harga tertinggi tes swab Covid-19 dari Rp 900.000 menjadi Rp 500.000.

“Kita berharap harganya lebih turunkan lagi. Kalau bisa di angka Rp 500.000 atau lebih kurang dari itu,” katanya, dalam diskusi Populi Center dan Smart FM Network bertajuk ‘Tiga Kandidat Wafat, Pilkada Jalan Terus?’, kemarin.

Baru-baru ini, Pemerintah menetapkan batasan biaya tertinggi tes swab Covid-19 yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat sebesar Rp 900.000.

Baca juga : 80 Persen Rakyat Minta Pilkada Serentak Ditunda

Dijelaskan Kamhar, jika harga tes swab diturunkan lagi, maka masyarakat tidak terlalu terbebani jika ingin melakukan tes. Tak itu saja, angka partisipasi masyarakat untuk melakukan tes secara mandiri juga akan semakin tinggi.

“Intinya, supaya lebih banyak yang bisa mengakses tes ini,” kata dia. Saat ini, masyarakat masih enggan melakukan tes swab karena faktor biaya yang mahal. Sehingga masyarakat lebih memilih cuek, meskipun sudah ada gejala Covid dalam dirinya.

Sebenarnya, menurunkan harga tes swab juga bisa membantu pemerintah dalam melakukan treking warga yang terpaparvirus Corona di pusat maupun di daerah.

Baca juga : Waspadai Penularan Covid-19 Dari Orang Terdekat

Untuk di daerah, Kamhar mengingatkan para kader Partai Demokrat maupun para calon kepala daerah yang diusung partainya di Pilkada serentak 2020, agar bisa berkontribusi di masa Pandemi Covid-19 ini.

Juga, agar mereka harus lebih disiplin dan lebih ketat dalam menjalankan protokol Covid-19. “Jangan sampai justru memicu klaster baru,” tuturnya.

Salah satu alternatif untuk berkontribusi, lanjut Kamhar, calon kepala daerah bisa membayar tes swab Covid-19 masyarakat.

Baca juga : MUI Berusaha Ketuk Hati Jokowi

Pembiayaan ini salah satu alternatif pilihan, supaya ada upaya konkrit dalam berkontribusi terhadap penanganan Covid-19.

Partai Demokrat sendiri, lanjutnya lagi, punya mekanisme sendiri untuk mengatasi calon kepala daerah yang diusung, atau kadernya yang tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan Covid-19.

“Saat ini sedang kami bahas aturan-aturannya. Yang tentunya secara internal bisa kami tegakkan dan kami terapkan,” katanya. [REN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.