Dark/Light Mode

PDIP Sesalkan Aksi Ricuh

Budaya Anarkisme Jangan Lagi Dibiarkan

Senin, 19 Oktober 2020 07:16 WIB
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. (Istimewa)
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. (Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyoroti aksi massa 8 Oktober 2020 yang berakhir ricuh di 22 Kota seluruh Indonesia.

Menurutnya, jika dibiarkan, anarkisme berujung pada tidak percaya kepada pemerintah. “Anarki telah hadir dengan segala kepentingannya untuk merusak tatanan peradaban, merusak fasilitas publik, mengedepankan budaya anarkis, serta tidak percaya pada pemerintahan yang sah,” ujarnya.

PDIP, kata Hasto, menyayangkan aksi penolakan UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang berujung ricuh. Padahal, demokrasi dibangun sebagai mekanisme penyelesaian konflik guna membangun konsensus.

Baca Juga : Antisipasi Hoax Pilkada, Kabupaten Berau Lakukan Pantauan Bersama

Setelah peristiwa ini, PDIP mengajak seluruh komponen bangsa untuk melakukan refleksi kritis, mengapa negara besar seperti Indonesia masih diwarnai tradisi amuk, destruktif, mau menang sendiri dan berbagai hal negatif lainnya.

“Ini, menghambat kemajuan bangsa,” tegasnya.

Agar aksi anarki tidak terulang kembali, Hasto menyebut, perlunya pendidikan budi pekerti, disiplin, dan keteladanan. Baginya, pendidikan mampu meningkatkan derajat keadaban suatu bangsa.

Baca Juga : Paslon Dan Penyelenggara Pilkada Kudu Kreatif

Pengetahuan harus diamalkan untuk kemanusiaan.

“PDIP sangat prihatin atas kecenderungan terjadinya perusakan sarana publik ketika demo berlangsung. Kami heran, ada kepala daerah yang tenangtenang melihat fasilitas publik milik rakyat dirusak oleh kelompok anarko,” ungkapnya.

Pun kepada aparat kepolisian, Hasto menegaskan agar tidak ragu bertindak tegas. Utamanya, memberikan tindakan hukum bagi pelaku tindakan anarkis, bahkan aktor yang berada di belakangnya.

Baca Juga : Ke Istana, Para Ulama Pulang Dengan Tangan Hampa

Berkaitan dengan UU Cipta Kerja, PDIP mengingatkan pesan para pendiri bangsa, bahwa yang terpenting dalam pelaksanaan undang-undang itu adalah semangat penyelenggara negara.

“Semangat Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin serta seluruh jajaran kabinet adalah semangat keberpihakan untuk rakyat,” katanya.

Mengenai kelanjutan peristiwa kericuhan ini, Hasto percaya, Presiden Jokowi akan mengedepankan dialog dibarengi penegakan hukum. Sebab, tanggung jawab presiden itu besar, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. [BSH]