Demokrat Tegaskan Tidak Melawan Negara

 Sebelumnya 
“Fakta juga menunjukkan,yang dilakukan saudara Moeldoko bukan hanya sekadar mendukung GPKPD tersebut. Tapi yang bersangkutanlah yang secara aktif dan akan mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat yang sah itu,” katanya.

“Jadi sangat jelas, GPKPD bukan hanya gerakan internal partai, atau hanya permasalahan internal partai semata,” tambahnya.

Riefky menegaskan, di kasus GPKPD ini, tidak mungkin segelintir kader dan eks kader Demokrat tersebut berani dan sangat yakin gerakannya akan sukses, jika tidak ada keterlibatan orang kuat dan dukungan dana yang besar untuk melakukan gerakan itu.

Baca juga : Partai Demokrat Jawa Barat Tegaskan Loyal pada AHY

“Di samping, mendengar langsung apa yang dijanjikan dan akan dilakukan Moeldoko jika kelak menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, menurut kesaksian sejumlah kader yang merasa dijebak, juga telah dibagikan dana awal sekitar 25 persen. Sisanya, akan diberikan jika KLB selesai dilaksanakan, dan saudara Moeldoko telah menjadi pemimpin baru,” sebutnya.

Atas fakta-fakta yang dihimpun,Riefky menyebut, ini adalah pembuktian, upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat oleh pihak luar itu nyata, dan serius.

“Karena uang sudah mulai digelontorkan dan saudara Moeldoko sudah aktif melakukan pertemuan-pertemuan serta telah berbicara secara langsung dengan sejumlah kader Demokrat, baik pusat maupun daerah, yang diajak bertemu dengannya,” tudingnya.

Baca juga : Moeldoko: Saya Nggak Pernah Nggak Pede...

Meski begitu, Riefky bersyukur, karena telah diberikan tuntunan untuk segera bertindak, guna menyelamatkan kedaulatan dan kehormatan partai. Jika AHY tidak cepat mengambil tindakan dan segera tampil menjelaskan kepada publik, meskipun dengan tetap menghormati Presiden Jokowi sebagai kepala negara, maka nasib, kelangsungan hidup, dan masa depan Partai Demokrat, bisa menjadi lain.

“Betapa sedihnya keluarga besar Partai Demokrat, jika upaya GPKPD ini benar-benar dilaksanakan, dan akhirnya menobatkan saudara Moeldoko menjadi Ketum yang baru, merebut dari tangan Ketua Umum hasil kongres yang sah dan demokratis,” katanya.

Apabila KLB illegal tetap diselenggarakan, dipastikan tidak sesuai Konstitusi Partai (AD dan ARTART), tidak mendapatkan persetujuan Majelis Tinggi Partai, dihadiri oleh mereka yang bukan pemegang suara yang sah. “Namun kemudian hasilnya dianggap sah dan segera disahkan oleh Kemenkumham, atau diresmikan oleh negara, tamatlah riwayat Partai Demokrat yang asli,” jelasnya.

Baca juga : Kapolri Diminta Tindak Tegas Perusahaan Berangkatkan Pekerja Migran Ilegal

Pun, jika KLB illegal itu terjadi, nasib Partai Demokrat akan malang, karena terjadi dua kepengurusan. Kemudian dua-duanya dianggap tidak sah oleh negara. Jika skenario buruk itu terjadi, Partai Demokrat tentu tak lagi bisa berpartisipasi dalam Pemilu 2024 dan Pilkada mendatang.

Karenanya, demi nasib dan masa depan jutaan kader Demokrat, menghadapi GPKPD ini, partai ingin berjuang baik-baik, agar kedaulatan dan kelangsunganhidup Partai Demokrat tetap terjaga.

Pihaknya pun mengapresiasi para kader Partai Demokrat yang telah melakukan deteksi dini dan lapor cepat kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Ini membuktikan, Partai Demokrat solid dan terlahir sebagai partai ideologis. [BSH/REN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.