Demokrat: Penegak Hukum Lebih Galak Lagi Dong...

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Demokrat prihatin atas turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2020. Partai berlambang bintang Mercy ini menilai, sepak terjang aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejauh ini masih lembek.

“Sebuah keprihatinan kita semua, meski segenap aparat penegak hukum termasuk KPK terus berupaya secara masif, baik dalam pencegahan dan penindakan, korupsi masih terus merajalela,” ujar Ketua DPP Partai Demokrat, Didik Mukrianto kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

IPK, jelasnya, merupakan alat ukur tingkat korupsi yang ada di sebuah negara. Tentunya, berhubungan erat dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan di setiap kementerian atau lembaga, yang berorientasi kepada prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik (good governance).

Baca juga : Dihantui Kudeta Militer, Politik Burma Panas Lagi

“Berbagai upaya pencegahan harus terus dilakukan secara simultan dan berkesinambungan, termasuk meningkatkan mutu pelayanan publik,” sarannya.

Anggota Komisi III DPR ini mengingatkan kembali, sukses KPK menetapkan 109 tersangka korupsi sepanjang 2020. Perlu diingat, para tersangka itu melibatkan unsur penyelenggara negara, termasuk menteri, kepala daerah, dan swasta. Namun, tidak cukup membuat IPK Indonesia naik.

“Tinggal dicari jawabannya, khususnya pemerintah. Bagaimana caranya lebih galak lagi menekan tindak pidana korupsi. Kunci penting konteks ini adalah bagaimana political will pemerintah,” ujarnya.

Baca juga : Bamsoet Dukung Penegakan Hukum Berbasis Elektronik

Doktor Hukum dari Universitas Trisakti ini juga menyarankan, agar pemerintah melakukan penguatan sistem dengan membentuk zona integritas, yakni mendorong dan menguatkan peran aparat penegak hukum secara utuh.

Menurutnya, mengandalkan kesadaran tanpa road maps tunggal dalam memberantas korupsi yang dibarengi dengan pencegahan dan penindakan yang masif, maka mustahil IPK Indonesia akan membaik. Apalagi, belakangan muncul kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 yang telah melukai hati rakyat.

“Ini bukan hanya moral hazard, tapi bisa memunculkan anggapan semakin permisifnya pengelolaan anggaran terhadap perilaku korupsi di lingkungan pemerintah,” pungkas Didik.

Baca juga : Presiden Ajak Pegawai Basuki Bekerja Lebih Cepat Lagi

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Prof Mahfud MD mengaku sudah memprediksi, IPK Indonesia pada 2020 turun.

“Sejak awal saya sudah berpikir begitu,” katanya, dalam diskusi virtual yang diadakan Transparency International Indonesia (TII) di Jakarta, Kamis (28/1).

Menurutnya, ada dua indikasi yang mempengaruhi persepsi angka tersebut. Pertama, geger lahirnya Undang Undang KPK yang dianggap sebagai produk hukum yang melemahkan pemberantasan korupsi. Kedua, banyaknya potongan hukuman yang diberikan Mahkamah Agung terhadap terdakwa dan terpidana kasus korupsi pada 2020. [BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.