PKS Dan Gerindra: Balikin Bombardier!

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung PT Garuda Indonesia (Persero) menuntaskan kontrak sewa pesawat asal Kanada, Bombardier CRJ 1000. Demi mencegah kerugian negara.

“Saya sangat setuju jika pesawat tersebut dikembalikan kepada pihak lessor. Agar tidak terus membebani keuangan Garuda,” ujar politisi PKS, Amin AK kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Pernyataan ini merupakan reaksi atas langkah Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Irfan Setiaputra, yang mengembalikan 12 pesawat Bombardier dan mengakhiri kontrak dengan perusahaan lessor Nordic Aviation Capital (NAC). Tercatat, sejak kerjasama ini dilakukan tujuh tahun lalu. Pertahunnya, perusahaan merugi hingga 30 juta dolar AS, atau setara Rp 420 miliar, dengan asumsi kurs Rp 14 ribu per dolar AS.

Baca juga : Ada Indikasi Suap, Erick Minta Garuda Balikin 12 Pesawat Bombardier

Anggota Komisi VI DPR ini mengaku prihatin, melihat pengelolaan Badan Urusan Milik Negara (BUMN) yang mengakibatkan kasus-kasus yang merugikan bangsa. Menurutnya, sebagian besar kasus yang terjadi, bukan disebabkan ketidakmampuan manajemen BUMN dalam mengelola perusahaan. Tapi karena adanya tekanan moral hazard.

“Mereka lebih memikirkan keuntungan pribadi atau kelompok,” sebutnya.

Dikatakan, Garuda Indonesia mungkin saja tidak mudah melakukan pengembalian atau memutus kontrak di tengah jalan. Namun, manajemen atau pemerintah harus melakukan usaha semaksimal mungkin, agar Garuda tidak mengalami kerugian yang semakin besar.

Baca juga : CIPS Ingatkan Pemerintah Soal Kenaikan Harga Pangan

“Saya mendukung agar manajemen yang melakukan kontrak pesawat tersebut dimintakan pertanggungjawaban. Kalau terbukti ada moral hazard, harus diproses sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade. Dia menilai, ini harus diselesaikan. Jika tidak, perusahaan pelat merah ini akan terus merugi. “Lebih cepat lebih baik. Karena kalau diteruskan hingga 2027, semakin rugi. Ini langkah tepat Menteri BUMN,” ujarnya.

Politisi asal Sumatera Barat ini juga mendukung langkah Irfan Setiaputra yang berani memutus kontrak hingga 2027. “Ini adalah bagian menyelamatkan kerugian keuangan negara. Intinya, Komisi VI mendukung langkah ini,” pungkasnya.

Baca juga : PKS Warning Pemerintah Sigap Amankan Laut Indonesia

Sebelumnya, Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, akan mengevaluasi pengadaan-pengadaan pesawat yang tidak efektif. Selain negosiasi dengan NAC, Garuda sedang melakukan pembicaraan dengan lessor lain, seperti Export Development Canada atau EDC.

“Kami akan melakukan mapping, apa saja efisiensi yang bisa dilakukan dengan pasti. Salah satunya mengenai leasing. Kami pelajari kesalahannya di mana,” ujar Erick, Rabu, (10/2). [BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.