Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Seluruh pihak diminta tidak melakukan hal-hal justru merugikan bangsa dan negara. Salah satunya melakukan gerakan people power karena tidak mempercayai hasil pemilu.
“People Power tidak akan menyelesaikan masalah. Justru menimbulkan masalah baru. Saya harap mari menggunakan mekasnisme ada,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva, Rabu (17/4).
Koordinator Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI ini menyebut, institusi demokrasi saat ini masih terbilang dapat dipercaya.
Baca juga : Mantap, Indonesia Juara Satu Wisata Halal Dunia
“Institusi demokrasi masih berjalan bagus tidak lumpuh kok. Pengadilan masih jalan dan bisa dikritisi. Yang jelas, people power akan timbulkan kerugian bagi bangsa ini,” ujarnya.
Selain itu, Hamdan menilai, Hakim MK saat ini masih terjaga integritasnya dan bisa menyelesaikan masalah kepemiluaan dengan baik.
“Hakim MK saat ini banyak bagus. Jangan prejudice. Jangan berprasangka buruk. MK sekarang ini kinerjanya baik, mereka akan bersidang secara terbuka dan transparan. MK masih eksis dan masih bisa dipercaya,” paparnya.
Baca juga : Karya Putra Borneo Berhentikan Manajemen Lama
Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai, people power atau kekuatan rakyat untuk menghadapi dugaan kecurangan Pemilu telah melenceng dari konstitusi Indonesia. “Janganlah kita keluar dari trayek konstitusi. Amien Rais ini kadang merusak juga,” kata, Rabu (17/4).
Menurut Pangi, apa yang disampaikan Amien Rais dapat berpotensi memecah belah bangsa. Padahal, konstitusi sudah mengatur soal adanya sengketa Pemilu.
“Silakan Amien Rais tidak percaya sama MK. Tapi, jangan buat negara kita chaos atau politik pecah belah,” ujar Pangi.
Baca juga : People Power Di Kurusetra
Pengamat politik Emrus Sihombing menyebut, kalimat dilontarkan Amien Rais bernada ancaman negatif. Seharusnya, kata Emrus, sebagai politikus senior, Amien Rais lebih paham dalam mengambil langkah apabila ada sengketa pemilu.
“Kalau pelanggaran ya proses saja sesuai undang-undang. Jadi bukan dengan people power. Itu gerakan masyarakat secara masif. People power dampaknya tidak baik. Kalau ada kecurangan, sejatinya lakukan proses hukum diajukan di MK dan dikawal,” papar Emrus.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
