Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Sekretaris Komisi Saksi Nasional Partai Nasdem, Nasrulloh meminta penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu bersikap netral. Dengan menjaga suara rakyat.
Kata Nasrulloh, penyenggara Pemilu sudah dijamin konsititusi untuk independen dan menjaga netralitas.
“Kalau dia melanggar netralitas, maka pidana melekat. Tolong hal seperti ini diperhatikan penyelenggara Pemilu. Di TPS kawal suara rakyat, anda dipercaya kawal pastikanlah sama halnya anda kawal suara anda. Anda tak mau dicurangi, disakiti, maka penyenggara bekerja dengan prinsip-prinsip profesional, independen dan kredibel,” kata Nasrulloh pada wartawan, Rabu (17/4).
Dia melihat, penyelenggara KPU dan Bawaslu di tingkat atas sudah sangat bagus. Tetapi, di level penyelenggara ad hoc terutama di TPS, harus butuh pencermatan serius, terutama di KPPS.
Baca juga : Ini 3 Langkah Anies Perbaiki Kualitas Udara Jakarta
“Kekhawatiran ini muncul justru malah membuat partisan partai yang menyusup ke dalam kemudian mengatasnamakan KPPS,” tuturnya.
Menurutnya, patut diwaspadai hal-hal berpotensi jadi sesuatu yang menghambat proses pemungutan atau perhitungan suara. Pertama, lanjutnya, adalah dipastikan seluruh warga memperoleh C6.
Kedua, patut diwaspadai antrean yang terlalu lama. Bahkan, sengaja ada perdebatan warga dengan penyenggara sehingga menghambat pemilih yang lain.
Ketiga, persoalan pemilih. Di kesempatan lain, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Kaka Suminta mengatakan, berkaca pada banyak kasus kekisruhan di luar negeri. Panitia Pemungutan Suara (PPS) diharap mengambil pelajaran.
Baca juga : Jokowi Dorong Bawaslu Dan Polri Tindak Pelaku Percoblos Surat Suara Di Malaysia
“Ada kasus kasus Panitia mengirim form C6 sambil menyampaikan pesan-pesan tertentu, ini harus menjadi pembelajaran agar PPS tidak bermain-main, ada dugaan ketidak profesionalan dan konflik kepentingan yang harusnya itu tidak muncul,” ujarnya.
Menurutnya, penyelenggara pemilu di Sidney Australia misalnya, memicu kemarahan WNI yang sudah ada di lokasi dan tidak diberi kesempatan.
“Hanya karena antrean lain kemudian disetop, itu kan kaku banget, padahal itu namanya sudah hadir,” kata dia.
Sedangkan kasus di Malaysia menurutnya agak berbeda. Kaka melihat ada ketidak professionalan penyelenggara dan konflik kepentingan juga. Ia meminta KPU dan Bawaslu agak keras ke jajaran bawahnya untuk berlaku netral. Sebab tekanan-tekanan kepada PPS diduga sudah dimulai.
Baca juga : Malam Ini, Bawaslu Ambil Keputusan Soal Surat Suara Yang Telah Dicoblos di Malaysia
“Orang-orang atau oknum baik itu dari parpol atau lainnya, diduga akan menekan dan mengintimidasi, ini sudah mulai dari sekarang. Kita berkaca lah pada pilkada-pilkada dan pemilu sebelumnya, upaya penekanan ke penyelenggara pemilu ini kerap terjadi,” jelasnya.
Seharusnya, lanjutnya, tidak ada lagi ruang bagi penyelenggara untuk condong ke kiri atau ke kanan meski punya pilihan politik sendiri.
“Penyelenggara harus lurus, begitu tidak profesional, maka akan tergambar dari proses. Masyarakat sudah mampu menganalisa secara baik, dan efek buruknya, penyelenggara itu akan mudah dicap buruk atau terviralkan, misalnya dengan video atau foto,” jelasnya. [EDY]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
