Dipolisikan Kubu Prabowo, Lembaga Survei Siap Bongkar Data Quick Count

RM.id  Rakyat Merdeka - Sejumlah lembaga survei akhirnya bereaksi. Rencananya hari ini, mereka bakal buka-bukaan data terkait quick count yang unggulkan Paslon 01.

Kubu Prabowo diundang hadir. Selain dituding dapat bayaran, 6 lembaga survei dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bareskrim Polri. Pelapornya adalah kubu Paslon 02 dari bagian hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN).

Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi tegaskan akan membuka data hasil quick count Pilpres 2019. Tak sendiri, Burhan menegaskan, data yang dibuka bukan hanya milik Indikator, tapi juga milik anggota Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI).

Baca juga : Inilah 40 Lembaga Survei Penghitung Quick Count Pemilu 2019

Pernyataan Burhan ini disampaikan melalui akun Twitter pribadinya @BurhanMuhtadi, Jumat (19/4). Burhan pun mengundang pihak BPN untuk hadir dan sama-sama membuka data.

Anggota Dewan Etik Persepi Hamdi Muluk membenarkan. Kata Hamdi, pihaknya sengaja menghadirkan para anggota Persepi untuk buka-bukaan data.

“Besok (hari ini) di Hotel Morisey Jam 12 siang,” kata Hamdi. Direktur Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirajudin Abbas juga akan hadir. Menurutnya, buka-bukaan data penting untuk menghindari fitnah yang berseliweran.

Baca juga : Minta Pendukung Jaga TPS, Prabowo: Kalau Iwan Bopeng Datang Bagaimana?

“Semua lembaga anggota Persepi diminta menunjukkan bagaimana proses dan bagaimana datanya. Prosesnya sampelnya di mana saja, bagaimana proses pengambilan sampel, terus bagaimana datanya diproses dan ditampilkan. Jadi, metodologi teknisnya akan kami jelaskan,” kata Sirajudin.

Dia juga antusias memberikan pengetahuan kepada semua pihak, termasuk masyarakat. Menurutnya, seluruh pelaksanaan quick count yang dipermasalahkan kubu Prabowo-Sandi dapat dipertanggungjawabkan.

“Saya kira bagus biar masyarakat tahu, dan yang ingin tahu boleh tanya di situ,” tuturnya.

Baca juga : Adik Prabowo Sudah Atur-atur Jatah Menteri

Seperti diketahui, 6 lembaga survei resmi dipolisikan pihak BPN pada Kamis (18/4) kemarin. Keenam lembaga survei itu adalah LSI Denny JA, Indo Barometer, Charta Politika, SMRC, Poltracking, dan Voxpol.

Bukan hanya lembaga survei, PDIP juga menantang BPN untuk buka-bukaan data. Berdasarkan data yang dimiliki PDIP, klaim Prabowo-Sandi menang di Pilpres 2019 tidak benar.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.