Dark/Light Mode

Politik Uang Marak Di Pemilu, Firli Cs Gregetan

Sabtu, 15 Juli 2023 08:56 WIB
Peluncuran kampanye antipolitik uang bertajuk Hajar Serangan Fajar, yang dilakukan KPK, di Jakarta, Jumat (14/7). (Foto: Tedy O Kroen/RM)
Peluncuran kampanye antipolitik uang bertajuk Hajar Serangan Fajar, yang dilakukan KPK, di Jakarta, Jumat (14/7). (Foto: Tedy O Kroen/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Politik uang masih menjadi momok dalam setiap Pemilu. Kondisi ini membuat Ketua KPK Firli Bahuri gregetan. Untuk melawan hal ini, KPK meluncurkan kampanye antipolitik uang bertajuk 'Hajar Serangan Fajar'.

Peluncuran program ini dilakukan Firli Cs bersama Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, dan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong, di Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, kemarin. Hadir juga politisi Partai Golkar Supriansa, politisi Partai Demokrat Didik Mukrianto, Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto dan Djarot Saiful Hidayat, serta Presiden Partai Buruh Said Iqbal.

Peluncuran program ini ditandai seremonial yang dilakukan Firli bersama Hasyim, Rahmat Bagja, dan Usman Kansong dengan menyentuh tombol digital.

Dalam pidatonya, Firli menerangkan, berdasar hasil survei, politik uang masih terus terjadi dalam setiap pemilu. Sehingga kampanye ini dipandang perlu untuk memupuk kesadaran masyarakat.

“Masyarakat kita masih permisif atas peredaran politik uang dalam Pemilu,” kata Firli.

Baca juga : Prabowo Unggul Di Pemilih Yang Percaya TNI Dan Presiden

Dalam survei yang dilakukan KPK pada Pemilu 2019, terdapat 72 persen narasumber yang mayoritas perempuan mengaku menerima politik uang. Mereka beralasan, menerima uang karena faktor ekonomi, tekanan pihak lain, serta ketidaktahuan.

Firli menjelaskan, serangan fajar yang marak terjadi pada Pemilu merupakan titik awal terjadinya tindak pidana korupsi. Lewat kampanye ini, KPK ingin mengubah perilaku masyarakat dengan berbagai program pendidikan antikorupsi menjelang Pemilu 2024. Seperti program politik cerdas dan program integritas partai politik.

“Saya harap, ini jangan cuma slogan. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Jangan sampai diperjualbelikan,” wanti-wantinya.

Hasyim Asy'ari mendukung penuh program KPK melalui pendekatan secara kultural atau budaya ini. Menurutnya, pendekatan kultural mampu mengubah kebiasaan masyarakat yang sebelumnya menggunakan hak pilih hanya demi rupiah. “Saya kira perlu jadi gerakan bersama,” ujarnya.

Sementara, Rahmat Bagja mengatakan, saat ini serangan fajar sudah merambah ke penyelenggara Pemilu. Atas hal itu, dia meminta agar pemungutan suara mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga penghitungan akhir diawasi.

Baca juga : Jadi Pelatih Dadakan Di Korsel, Asnawi Dipuji Netizen

Bagja mendorong KPU membuat sistem transparan dalam proses perhitungan suara, untuk menghindari adanya politik uang. “Karena serangan fajar atau politik uang menyasar pada penyelenggara Pemilu,” bebernya.

Ia juga meminta peran serta masyarakat untuk mendukung program yang digaungkan KPK. Sebab, tanpa mereka, kampanye ini hanya isapan jempol. “Bisa dengan membuat kampung antipolitik uang,” pungkasnya.

Di dunia maya, dukungan terhadap KPK berdatangan. Akun @DarienMcmahon misalnya, meminta masyarakat bersatu melawan praktik politik uang yang sudah merenggut masa depan bangsa hanya demi rupiah yang tidak seberapa.

"Mari kita bersama mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 agar berjalan dengan lancar dan aman. Waspadai politik identitas dan politik uang yang dapat merusak semangat demokrasi dalam berbangsa dan bernegara," tulisnya.

Akun @Awalanur menyatakan, politik uang hanya akan menciptakan wakil rakyat yang haus kekayaan. Sebab, mereka akan menggunakan berbagai cara untuk balik modal, bukan untuk memajukan ekonomi rakyat.

Baca juga : Ijtihad Politik Dukung Ganjar, Elektabilitas Perindo Terus Meroket

"Politik uang hanya melahirkan para pembuat Undang-Undang dan otoritas yang doyan mengejar kepentingan jangka pendek atau korupsi," cuitnya.

Selain dukungan, ada juga yang menyindir KPK karena dinilai tidak becus mengurus lembaganya yang sering diterpa isu tak sedap. "Kalau mau membersihkan lantai, harusnya dengan sapu yang bersih. Bersih-bersih dulu aja di internal sebelum bersihkan koruptor di luar," kicau akun @aih_aria.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.