Protes Netralitas ASN, Forum Peduli Demokrasi Papua Ngadu Ke Kemendagri

RM.id  Rakyat Merdeka - Puluhan warga yang mengatasnamakan Forum Peduli Demokrasi (FPD) Papua menggelar aksi demo di Bundaran Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Kamis (14/9).

Berbagai spanduk dibentangkan untuk menyuarakan adanya dugaan pelanggaran di Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua.

Ketua Forum Peduli Demokrasi (FPD) Papua, Richo Rumayomi mengatakan tujuan aksi unjuk rasa ini untuk menyampaikan aspirasi sekaligus protes kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua.

Mereka menyebut, ASN di sana, secara terang-terangan menyatakan dukungannya terhadap salah satu partai politik dalam Pemilu 2024.

Baca juga : Setelah Tinggalkan Anies, Demokrat Pedekate Ke Mega

Padahal, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), disebutkan bahwa ASN dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik serta harus menjaga netralitas dalam segala bentuk pengaruh politik.

"Akibat pejabat yang tidak netral ini telah menciptakan kegaduhan di kalangan masyarakat dan memunculkan pertanyaan tentang integritas ASN dalam urusan politik," ungkap Richo Rumayomi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/9).

Ketidaknetralitasan ASN itu terungkap melalui bocoran surat dari salah satu Provinsi Papua, yang memperlihatkan usaha untuk memanfaatkan kekuatan partai politik dalam menggolkan seseorang agar dapat kembali memimpin daerah tertentu.

Selain itu, petinggi di Kabupaten Kepulauan Yapen Ini juga diduga telah memfasilitasi para calon legislatif dari salah satu partai di Kepulauan Yapen dalam persiapan pencalegan.

Baca juga : Pertemuan Menkes ASEAN Sepakati 3 Aksi Perkuat Ketahanan Kesehatan Regional

"Apa yang dilakukan Pj Bupati Kabupaten Yapen jelas-jelas telah melanggar ketentuan UU No. 5/2014 tentang ASN," tuturnya.

Masyarakat Yapen yang diwakili oleh FPD Papua menginginkan pemimpin yang benar-benar netral untuk menjaga iklim demokrasi yang sehat di wilayah mereka.

Sementara Sekretaris FPD Papua Moses Waimuri meminta Mendagri memperhatikan tuntutan dari warga Yapen yang diwakili FPD Papua.

"Kami ingin Yapen dipimpin oleh orang yang benar-benar netral sehingga iklim demokrasi di sana berjalan baik dan sehat. Bukan orang yang jelas-jelas berkiblat pada satu parpol," seru Moses.

Baca juga : Layanan Publik Di DKI Diklaim Nggak Kendor

Setelah melakukan aksinya, perwakilan FPD Papua, yakni Alfret Bonai, Moses Waimuri, Richo Rumayomi, dan Rudy Mora, diterima bertemu dengan pihak Kemendagri untuk melaporkan dugaan pelanggaran tersebut.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.