Dark/Light Mode

Tensi Pemilu Makin Panas

DKPP Imbau KPU Dan Bawaslu Jaga Integritas

Senin, 23 Oktober 2023 22:51 WIB
Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) J. Kristadi. Foto: Istimewa
Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) J. Kristadi. Foto: Istimewa

RM.id  Rakyat Merdeka - Munculnya rencana Pemerintah memajukan jadwal Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2024, ditambah semakin panasnya Pemilu Presiden (Pilpres), dikhawatirkan menyeret pihak penyelenggara pemilu dalam arus politik praktis.

Agar ini tidak terjadi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawaa Pemilu (Bawaslu) diimbau agar memegang integritas dan profesionalitasnya berdasarkan kode etik penyelenggara.

Pesan ini disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) J. Kristadi. Menanggapai dinamika kepemiluan di tanah air, baik Pilpres maupun Pilkada 2024, mantan peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) ini mengingatkan, penyelenggara pemilu adalah lembaga yang pasti berkaitan dengan pertarungan perebutan kekuasaan.

Baca juga : Idrus Marham Diyakini Mampu Bawa Kemenangan Beringin

Sehingga, potensi penyelenggara terlibat pada arus politik pasti ada. Munculnya wacana Pemerintah memajukan Pilkada menjadi September 2024 dan dimulainya kompetisi Pilpres, sebut Kristiadi, membuat arus politik kepemiluan kini semakin kencang.

Hal ini harus diwasapadai oleh KPU dan Bawaslu, baik di pusat maupun daerah.

"Terseret sampai tergencet (oleh arus politik) itu (potensinya) pasti ada," ujarnya kepada Rakyat Merdeka, di Tanjung Pinang, Kepualauan Riau, Kamis (19/10).

Baca juga : Pangdam V Brawijaya Ingatkan Prajuritnya Jaga Netralitas

Menurut Kristiadi, satu-satunya cara agar pihak penyelenggara tidak terlibat dalam politik praktis di tengah arus perebutan kekuasaan, adalah dengan memedomani tugas dan tanggung jawabnya sesuai amanah Undang-undang secara baik.

Selain itu, tambah dia, penyelenggara juga harus mampu menjaga integritas dan profesionalitasnya berdasarkan kode etika penyelenggara.

"Penyelenggara harus taat pada pakemnya. Pada dalil-dalil yang diamanahkan oleh Undang-undang dan kode etika penyelenggaranya," tegasnya.

Baca juga : Bertemu Menteri Perdagangan Prancis, Menperin Bahas Peluang Investasi Industri

Lebih lanjut, Kristiadi berharap, meskipun tensi politik di tingkat nasional dan daerah semaikin panas, tapi isu-isu yang sifatnya memecah rasa persatuan di masyarakat tidak muncul. Ini penting agar proses dan tahapan pemilu dan pilkada bisa berjalan mulus tanpa hambatan. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.