Nuning: Panglima TNI Baru Tentu Harus Komit Jaga Netralitas di Pemilu 2024

RM.id  Rakyat Merdeka - Jenderal Agus Subiyanto telah lolos fit and proper test untuk menjadi Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono. Dalam paparannya di depan Anggota Komisi I DPR, Agus mematikan TNI bersikap netral di Pemilu 2024.

Menanggapi hal ini, pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati menyatakan, TNI memang harus netral dalam Pemilu. TNI tidak boleh ikut berpolitik praktis.

"Tentu saja seorang Panglima TNI harus menjaga netralitas. Seorang Panglima TNI harus berkomitmen menjaga netralitas di Pemilu 2024 sebagaimana telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 bahwa TNI tidak boleh berpolitik praktis. Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu," terang Nuning, sapaan akrab Susaningtyas, Selasa (14/11).

Baca juga : Panglima TNI Dan 9 Prajurit Sabet Penghargaan Soedirman Awards 2023

Nuning melanjutkan, sanksi ketidaknetralan sudah jelas. "Apabila melanggar Undang-Undang tersebut, akan dikenakan hukuman disiplin atau teguran ataupun hukuman pidana ataupun hukuman disiplin dari unsur pimpinan tersebut," terangnya.

Tugas Panglima Baru

Menurut Nuning, yang menjadi tugas Panglima baru adalah memperhatikan kebutuhan organisasi TNI dalam kurun waktu ke depan sebagai bagian modernisasi alat utama sistem senjata (Alutsista). Sehingga dibutuhkan kemampuan manajemen tempur dan diplomasi militer yang andal.

Lalu, terkait dinamika politik dan pertahanan keamanan di Papua, secara terukur dapat dijalankan dengan baik.

Baca juga : Senopati Syndicate Dukung Calon Panglima TNI Bentuk Timsus Netralitas Prajurit

Nuning menjelaskan, ada empat masalah di Papua yang harus diatasi. Pertama, menurut UU Otonomi Khusus (Otsus) 2001: bentuk pengadilan HAM dan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Kedua, kecenderungan dominasi politik di birokrasi dan parlemen daerah oleh kelompok pendatang atau Otsus tidak berpihak pada orang asli Papua (OAP).

Ketiga, Papua menginginkan partai politik lokal seperti di Aceh. Keempat, kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua bersumber dari perdebatan soal sejarah (re)integrasi Papua ke dalam NKRI.

Baca juga : Kompolnas Ingatkan Polri Jaga Netralitas Di Pemilu 2024

Selain itu, kata Nuning, saat ini banyak persoalan kemaritiman yang harus dijawab Panglima TNI yang baru. "Meski bukan dari matra TNI AL, tapi Panglima TNI harus paham geopolitik maritim," ucap mantan Anggota Komisi I DPR ini.

Nuning menambahkan, beberapa waktu yang lalu, Australia secara sepihak mengklaim Pulau Pasir sebagai wilayahnya. Ini persoalan geopolitik maritim. Bahkan di Laut Natuna Utara, Indonesia meskipun berstatus netral, tapi jelas berhadapan dengan kekuatan China.

"Kapal-kapal ikan Vietnam sudah seringkali melanggar perbatasan ZEE Indonesia. Semuanya jelas persoalan geopolitik maritim," tutupnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.