Komitmen Pembenahan Hukum Bisa Dongkrak Elektoral Capres-Cawapres

RM.id  Rakyat Merdeka - Analis politik dari Exposit Strategic Arif Susanto menilai, belum ada pasangan capres-cawapres yang memberikan penekanan khusus pada penegakan hukum. Artinya, ketika ada paslon yang mau memprioritaskan masalah penegakan hukum, bisa jadi akan berpeluang besar mendapatkan keuntungan elektoral.

"Itu poin-poinnya mirip satu sama lain. Ada perbedaan, tapi bukan yang frontal. Salah satu penyebabnya karena ketiganya punya keterkaitan dengan pemerintah yang sedang berjalan," tegas Arif di Jakarta, Senin (4/12/2023).

Hal itu membuat harapan untuk perubahan signifikan dalam bidang hukum tidak begitu besar.

"Itu yang membuat saya tidak kelewat optimistis akan ada perubahan yang luar biasa," tambahnya.

Arif sebenarnya berharap ada paslon yang mampu menghadirkan harapan pada penegakan hukum. Sebab, penegakan hukum adalah akar masalah dan ujung pangkal dari banyaknya masalah di negeri ini.

"Sekarang kita bisa lihat penegakan hukum sangat penting. Dari zaman Soekarno sampai sekarang itu jadi salah satu (ujung pangkal). Termasuk pemberantasan korupsi dan kasus lama Hak Asasi Manusia (HAM)," tegasnya.

Baca juga : IPR Usul, Penentuan Format Debat Capres-Cawapres Libatkan 3 Pihak

Menurut Arif, ketika ada paslon yang mau memprioritaskan masalah penegakan hukum, bisa jadi paslon itu akan berpeluang besar untuk mendapatkan keuntungan elektoral.

 "Kalau ada paslon yang memberi prioritas soal ini saya pikir dia punya peluang untuk bisa dipilih," ujarnya.

Dari tiga paslon, terdapat salah satu pasangan calon yang berlatar akademisi dan profesional bidang hukum, yakni Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Karena itu, Arif menekankan pentingnya bagi Mahfud konsisten berpegang pada gagasan penegakan hukum.

"Barangkali berbeda juga misalnya Prof. Mahfud sebagai akademisi dibandingkan sebagai politisi. Kenapa? Karena tekanan politiknya kan berbeda-beda. Tinggal pertanyaannya, apakah Prof. Mahfud bisa konsisten dengan itu?" tanyanya.

Kendati demikian, Arif menilai sejauh ini Ganjar-Mahfud banyak menyuarakan penegakan hukum. Namun hal itu perlu dibuktikan ke depannya.

"Kalau dari segi retorika ada harapan. Tapi ini masih harus dibuktikan. Karena selama 5 tahun, hampir belum ada perubahan yang luar biasa dalam konteks penegakan hukum," pungkasnya.

Baca juga : Akademisi Sebut Publik Berhak Tahu Kualitas Capres-Cawapres

Ganjar Sikat KKN

Dalam kesempatan terpisah, Calon presiden (capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

"Kemarin waktu kami di Kendari, bapak ibu ada yang bertanya kepada saya, pada saat beliau bertanya 'Pak sikat KKN', wah sesuatu yang ternyata memang dirasakan oleh masyarakat. Ini komitmen kami dengan Pak Mahfud,” tutur Ganjar di Palu, Sulawesi Tengah, Senin (4/12/2023).

Ganjar menjelaskan, selama 10 tahun menjabat Gubernur Jawa Tengah, dia menggunakan tagline 'Mboten Korupsi Mboten Ngapusi' yang artinya 'tidak korupsi dan tidak menipu'.

“Maka, pidato saya begitu terpilih, saya kumpulkan ASN saya, bapak ibu, mulai hari ini tidak ada korupsi, mulai hari ini tidak ada gratifikasi. Mulai hari ini tidak ada jual beli jabatan. Mulai hari ini tidak ada sogok sogokan,” jelas dia.

Selama menduduki posisi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar mengaku telah mencopot sejumlah pejabat yang kedapatan korupsi.

Baca juga : Pengembangan Desa Berbasis Sawit, Dongkrak Ekonomi Pedesaan

Dia tidak pandang bulu, bersama Mahfud akan memberantas korupsi di Indonesia. Termasuk juga membenahi pendekatan dan kepastian hukum.

“Pak Mahfud bisa apa? Pak Mahfud cuma Menko kok. Saya ceritakan itulah hebatnya Pak Mahfud, Menko itu tugasnya mengkoordinasi, tidak mengeksekusi, tapi bapak ibu boleh lihat penjelasan beliau setiap bertemu, beliau teriak keras," tuturnya.

Hal itulah yang membuat sejumlah kasus hukum, termasuk korupsi di Tanah Air mampu dituntaskan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.