Dark/Light Mode

Soal Pemilih Fiktif, NasDem DKI Minta Bawaslu

Jangan Cuma Nunggu Laporan

Rabu, 6 Desember 2023 07:40 WIB
Sekretaris DPW Partai NasDem Provinsi DKI Jakarta, Wibi Andrino. (Foto: Dok. NasDem Jakarta)
Sekretaris DPW Partai NasDem Provinsi DKI Jakarta, Wibi Andrino. (Foto: Dok. NasDem Jakarta)

RM.id  Rakyat Merdeka - Dewan Pimipinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi DKI Jakarta mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berperan aktif mencermati Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024. Mereka tidak mau, institusi pengawas Pemilu di Ibu Kota sekadar menunggu laporan atau aduan masyarakat soal pemilih fiktif.

Sekretaris DPW Partai NasDem Provinsi DKI Jakarta, Wibi Andrino menjelaskan, desakan Partai NasDem kepada Bawaslu DKI Jakarta, merupakan bun­tut dari adanya laporan masyarakat soal dugaan pemilih fiktif dalam DPT di Jakarta Selatan. Saat ini, ungkap dia, laporan tersebut se­dang dalam proses persidangan di Bawaslu DKI Jakarta.

“Harusnya, Bawaslu DKI Jakarta tak bersikap reaktif, tapi proaktif dalam menjalankan tugas. Salah satunya, melakukan pengawasan rutin dan peman­tauan terus-menerus terhadap proses pemutakhiran DPT di Pemilan Umum (Pemilu) 2024,” ujar Wibi melalui keterangan tertulisnya, Selasa (5/12/2023).

Baca juga : Kendalikan Inflasi, Mendagri Minta Daerah Awasi Harga Cabe Merah

Lebih lanjut, dia mendesak, Bawaslu DKI Jakarta melakukan langkah inovatif, memanfaatkan teknologi dalam verifikasi data. Dia yakin, pemanfaatan sistem informasi akan membuat kinerja Bawaslu lebih efektif dan efisien mencegah dan mengidentifikasi pemilih fiktif di Pemilu men­datang. “Penerapan teknologi tidak sekadar mempercepat proses verifikasi. Hal itu akan meningkatkan akurasi dalam mengidentifikasi keabsahan data pemilih,” tegas dia.

Wibi juga meminta, Bawaslu DKI Jakarta aktif berkomunikasi dengan masyarakat, partai poli­tik, dan berbagai pihak terkait lainnya. Menurutnya, langkah tersebut sangat efektif dalam memastikan proses pemutakh­iran DPT, serta menjadikan pemutakhiran data tersebut ber­jalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Bawaslu harus meningkatkan pemahaman masyarakat tantang ancaman DPT fiktif. Melalui program sosialisasi dan edukasi pemilih, mereka akan memberi pemahaman yang baik kepada masyarakat, khusunya tentang pentingnya data pemilih dan proses pemutakhiran DPT,” tandasnya.

Baca juga : Temui Warga, Jangan Cuma Pasang Foto Aja

Terpisah, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Benny Sabdo menjelaskan, laporan soal dugaan adanya pemilih fiktif dalam DPT terjadi di Kelurahan Gandaria Selatan, Jakarta Selatan. Totalnya, ada dua pemilih yang diduga fiktif karena diklaim oleh pelapor su­dah pindah kewarganegaraan.

Kedua orang itu, lanjut dia, didalilkan tidak tercatat dalam surat yang diterbitkan Kecamatan Cilandak tanggal 10 November 2023, namun tetap masuk da­lam DPT. Benny memastikan, jajarannya akan menindak tegas segala jenis pelanggaran dalam Pemilu 2024.

“Saat ini, pelaporan tersebutmasih terduga. Pemilu ini kedaulatan rakyat, jadi rakyat yang memilih dengan cara masuk ke dalam DPT. Kami tidak akan membuarkan DPT dipermai­kan,” tegas dia.

Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Rabu 6/12/2023 dengan judul Soal Pemilih Fiktif, NasDem DKI Minta Bawaslu, Jangan Cuma Nunggu Laporan

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.