Dark/Light Mode

AMIN Mau Beri Bantuan Petani, Pupuk 2 Juta Per Hektar

Jumat, 19 Januari 2024 20:00 WIB
Dari kiri-kanan: Moderator Nasihin Masha, Prof. Awalil Rizky Dewan Pertimbangan Timnas AMIN, Prof. Hermanto Siregar Guru Besar dan Ahli Ekonomi Pertanian IPB, Yanuar Rizky pengamat ekonomi dalam acara diskusi publik visi, misi, dan program Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar AMIN di sektor pertanian di Sekretariat Koalisi Perubahan, Jakarta, Jumat (19/1/2024). Foto: Istimewa
Dari kiri-kanan: Moderator Nasihin Masha, Prof. Awalil Rizky Dewan Pertimbangan Timnas AMIN, Prof. Hermanto Siregar Guru Besar dan Ahli Ekonomi Pertanian IPB, Yanuar Rizky pengamat ekonomi dalam acara diskusi publik visi, misi, dan program Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar AMIN di sektor pertanian di Sekretariat Koalisi Perubahan, Jakarta, Jumat (19/1/2024). Foto: Istimewa

 Sebelumnya 
Dalam kesempatan yang sama, Fadhil Hasan, Dewan Pakar Timnas AMIN, menilai bahwa untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi petani saat ini, maka Timnas AMIN akan membuat berbagai program.

Pertama, peningkatan produktivitas pertanian dengan meningkatkan intensitas tanaman, pemanfaatan teknologi dan mekanisasi, serta perbaikan infrastruktur pertanian.

"Kepemilikan lahan sempit, produktivitas stagnan, perluasan areal dengan pendekatan food estate tidak tepat. Pertanian ke depan akan bermasalah kalau tidak dilakukan perubahan," ujar Fadhil.

Selain itu, perlu upaya perluasan areal pertanian melalui reforma agraria yang memberikan akses lahan dan sarana produksi kepada petani. Model yang dapat digunakan untuk program ini adalah cooperative dan contract farming pada lahan yang sekarang menjadi food estate dan lahan-lahan yang sudah rusak dan tidak produktif.

Fadhil menilai, pendekatan food estate harus dievaluasi secara mendasar dan menyeluruh karena menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan tidak memberdayakan petani.

Baca juga : SKK Migas Targetkan Investasi Eksplorasi Naik 200 Persen

"Model food estate sekarang ini tidak cocok dilaksanakan di Indonesia," katanya.

Dia menambahkan, kebijakan subsidi input terutama pupuk perlu dievaluasi. Bantuan Langsung Petani (BLP) dalam subsidi pupuk dinilai lebih efektif dan efisien dan akan menjamin ketersediaan pupuk pada saat dibutuhkan.

Selain itu, diperlukan subsidi output (harga) agar petani mendapatkan keuntungan yang memadai dari hasil usaha taninya. Selanjutnya, kata dia, perlu penyusunan neraca komoditas untuk menentukan kebijakan perdagangan produk pertanian.

"Jika produksi dalam negeri lebih rendah dari konsumsi maka kebijakan impor dilakukan melalui rezim tarif yang lebih transparan dan akuntabel," tegasnya.

Pengamat ekonomi Yanuar Rizky menilai bahwa konsep contract farming paslon AMIN sudah bagus untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Dia mengusulkan agar skema pertanian kontrak ini diikuti dengan peningkatan margin yang diperoleh para petani.

Baca juga : BP2MI Tegur Keras Perusahaan Penempatan Yang Bikin Pekerja Migran Sengsara

"Konsep contract farming bagus. Atas nama contract farming, AMIN harus lebih detail sebetulnya ingin beri margin berapa besar bagi petani. Harus ada pilihan ekonomi politik untuk konsep contract farming. Dari sisi gagasan, contract farming oke secara konsep, tetapi perlu detail berapa margin yang akan ditawarkan kepada petani," ujar Rizky.

Terkait dengan persoalan pupuk dan pertanian secara umum, Rizky menilai, fokusnya adalah pengentasan kemiskinan struktural. Hal ini hanya bisa dilakukan melalui reforma agraria yang harus menjadi politik ekonomi pertanian.

Rizky menambahkan, langkah selanjutnya perlu adanya zonasi lahan yang akan menjadi kunci penting dalam pelaksanaan reforma agraria.

"Reforma agraria bukan soal bagi-bagi lahan. Contohnya di lahan IKN itu untuk apa, kalau datanya HTI [hutan tanaman industri] menurut saya kita sudah mengingkari peta lahan kita. Saya mendukung agenda perubahan, maka AMIN usung perubahan itu jangan tanggung-tanggung, misalnya dari sisi paradigma tanah air yang harus disiapkan," tuturnya.

Dia mencontohkan program cetak sawah dari pemerintahan sebelumnya juga terbukti gagal.

Baca juga : Airlangga Pastikan Stok Beras Aman

"Jadi, kerja kerja kerja, yang dikerjain tanpa berpikir itu kacau sekali. Dengarkan ahlinya dulu, riset, apakah lahan cocok untuk sawah dan tanaman padi. Hari pertama [dilantik presiden], perlu kebijakan zonasi lahan, lakukan audit tanah, prioritaskan konsesi untuk rakyat," pungkasnya.

Sementara itu, Prof. Dr. Hermanto Siregar, Guru Besar dan Ahli Ekonomi Pertanian IPB, sepakat dengan subsidi output pertanian dan tetap menjaga harga di konsumen. Dia juga sepakat dengan subsidi pupuk dalam bentuk output pertanian karena selama ini skema subsidi pupuk memiliki banyak permasalahan.

"Bukan dihapus subsidi pupuk, tapi dalam bentuk output. Agar petani sejahtera, maka perlu perubahan. Kalau hanya meneruskan ya sama saja itu belum berubah," tuturnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.