Untuk Mundur dari Menko Polhukam, Mahfud Cari Waktu Baik

RM.id  Rakyat Merdeka - Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, sudah berniat untuk mundur dari kursi Menko Polhukam. Namun, Mahfud tidak mau tergesa-gesa. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu masih mencari waktu yang baik untuk mundur.

Hal ini disampaikan Mahfud menanggapi imbauan dari Capresnya, Ganjar Pranowo. Di sela kunjungan ke Pesantren Manbaul Hikmah, Kaliwungu Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024), Ganjar mengatakan telah menyarankan agar Mahfud mundur dari Menko Polhukam. Alasannya, demi menghindari conflict of interest atau konflik kepentingan karena Mahfud menjadi peserta Pilpres 2024.

"Itulah yang sejak awal kita bicara, apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi di level menteri, itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan maka ada potensi conflict of interest," ungkap Ganjar.

Ganjar mengaku sering mendiskusikan usulan ini bersama Mahfud maupun timnya. Selain itu, Ganjar juga mendorong agar aturan mengenai pejabat sekelas menteri maupun wali kota tak harus mundur jika maju Pilpres diubah.

"Jadi kita diskusi (dengan) beliau soal ini, agar fair lebih baik mundurlah. Kalau aturan mau dibuat lebih bagus, pasti rakyat lebih senang. Karena tidak ada mengklaim apakah ini bansos milik kementerian, apakah berasnya milik kementerian. Itu nggak bisa lagi. Semua orang akan merasa fair," ucapnya.

Mahfud lalu menjawab hal ini dalam acara live bertajuk "Tabrak Prof 3", yang disiarkan di YouTube dan akun media sosialnya. Mahfud menegaskan, di waktu yang tepat nanti, dirinya akan mengajukan pengunduran diri dari posisi Menko Polhukam.

Baca juga : Mahfud Tanggapi Saran Ganjar Mundur Dari Menko Polhukam

"Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik, adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya, pada saat yang tepat nanti, pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi, tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar," ucapnya.

Sebenarnya, kata Mahfud, sikap ini sudah pernah ia sampaikan. Tepatnya, saat sesi terakhir Debat Cawapres di JCC, Senayan, Minggu (21/1/2024). Mahfud membacakan sebuah pernyataan, khusus kepada Presiden Joko Widodo.

"Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4,5 tahun lalu sebagai Menko Polhukam. Saya percaya dia punya niat baik kepada rakyat ketika mengangkat saya sebagai Menko Polhukam, dan saya membantunya," tutur Mahfud.

Mahfud lalu bersedia menjadi Cawapres mendampingi Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas mengabdi kepada rakyat. Menurutnya, Ganjar merupakan Capres yang benar-benar pro terhadap rakyat.

Kenapa tidak mundur sekarang? Kata Mahfud, tidak ada aturan yang melarang menteri harus mundur ketika menjadi Capres-Cawapres. Selain itu, bahwa selama menjadi Cawapres, dia tidak pernah memanfaatkan fasilitas negara dan tak pernah mengganggu kinerjanya sebagai Menko Polhukam.

"Saya masih berkantor secara rutin. Semua tugas, semua surat masuk pasti selesai nggak sampai seminggu di meja saya," terangnya.

Baca juga : Diminta Mundur Dari Kabinet, Mahfud Nunggu Momentum, Nggak Bisa Colong Playu

Ia lalu meminta kepada kepala daerah yang kenal baik dengannya untuk tidak memberikan fasilitas ketika dirinya datang. Mahfud ingin sikap seperti ini menjadi contoh bagi paslon lain. Kalaupun minta tolong, cukup kepada Polri perihal pengamanan saja.

"Semua pejabat yang kenal baik sama saya, kalau saya datang, nggak usah menjemput agar tidak berbahaya bagi Anda, bagi karier Anda," pesan Mahfud.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto setuju dengan sikap Mahfud. Kata dia, kepentingan bangsa harus di atas segalanya. Keputusan tidak mundur juga berlaku bagi kader-kader PDIP yang saat ini duduk di kabinet.

"Meskipun ada yang pernah mengatakan kami sudah siap angkat koper, tapi buat Ibu (Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri) kan stabilitas pemerintahan itu kan sangat penting," katanya, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2024).

Menurut Hasto, yang terpenting saat ini adalah meningkatkan kualitas Pemilu. "Menteri bertanggung jawab kepada rakyat pada bangsa dan negara sebagai pembantu presiden, kepentingan rakyat akan diutamakan," kata Hasto.

Ia lalu mencontohkan era Presiden Soeharto. Saat itu ada menteri yang mengundurkan diri. Hasilnya, Soeharto juga harus mundur, kemudian menciptakan goncangan politik.

Baca juga : Makan Siang Bareng Aktivis Perempuan, Mahfud Dicurhati Ketidakadilan

PDIP tidak mau hal ini terjadi. Kata Hasto, PDIP yang mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

"Bukan sekadar ambisi perorangan. Kalau ambisi kekuasaan gampang, dengan diperpanjang masa jabatan presiden, PDIP akan mendapatkan manfaat, tetapi yang dilakukan kan menjaga konstitusi, menjaga demokrasi, menjaga kedaulatan rakyat," tegas Hasto.

Sementara, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyarankan Mahfud tak lagi cari waktu. Mahfud lebih baik mundur sekarang. "Mundur bagus. Memberikan contoh yang baik dan berharap diikuti menteri lain yang juga nyapres dan jadi timses," pungkasnya.

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka, edisi Rabu (24/1), dengan judul “Untuk Mundur dari Menko Polhukam, Mahfud Cari Waktu Baik”.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.