Dark/Light Mode

Makan Siang Bareng Aktivis Perempuan, Mahfud Dicurhati Ketidakadilan

Selasa, 23 Januari 2024 09:07 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, menerima silaturahmi aktivis perempuan dari berbagai organisasi, Senin (22/1/2024). Foto: Istimewa
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, menerima silaturahmi aktivis perempuan dari berbagai organisasi, Senin (22/1/2024). Foto: Istimewa

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, menerima silaturahmi aktivis perempuan dari berbagai organisasi. Mereka menyampaikan keprihatinan atas kurangnya keberpihakan terhadap kaum perempuan.

"Ini beyond election, ada pemilu atau tidak, siapapun capres-cawapresnya aspirasi ini berlaku, sehingga tidak ada kaitan dengan masalah elektoral dan seperti yang selalu saya lakukan jauh sebelum ramai-ramai Pilpres," kata Mahfud, Senin (22/1/2024).

Sebanyak 25 aktivis perempuan itu hadir karena keprihatinan melihat isu perempuan kurang tersentuh dalam debat capres dan cawapres. Pertemuan dilakukan sambil makan siang bersama di lobi kantor Kemenko Polhukam.

Hadir dalam jamuan yang dilanjutkan penyerahan aspirasi aktivis-aktivis perempuan seperti Ibu Magda, Rita Serena Kolibonso, Sandra Moniaga dan Dian Indraswari. Ada beberapa isu prioritas yang mereka sampaikan.

Mulai nepotisme, korupsi dan penyalahgunaan kewenangan, hak sipil dan representasi perempuan di parlemen dan situasi perempuan pembela HAM.

Baca juga : Pidato di Acara Natal, Mega Bicara Kekuasaan

Hingga kemiskinan, pengabaian atas kekerasan seksual dan kesehatan reproduksi. Ketidakadilan iklim politik, eksploitasi dan ketimpangan, diskriminasi perempuan sampai penyelesaian HAM masa lalu.

Mereka berharap, semua itu bisa menjadi agenda siapapun presiden dan wakil presiden terpilih nanti. Ibu Magda berpendapat, isu-isu perempuan itu belum tersentuh dalam debat capres maupun debat Cawapres sejauh ini.

Karenanya, ia berharap, isu-isu seputar perempuan dapat menjadi perhatian bagi semua yang berkontestasi.

"Kami sangat berharap sampaian dari teman-teman kami di sini tentang isu dalam debat kelima nanti pastinya kami yakin sangat bersinggungan dengan perempuan. Setiap isu pasti terintegrasi dengan isu perempuan, kami berharap untuk siapapun nanti presidennya punya komitmen kepada isu perempuan," ujar Magda.

Masalah lain disampaikan aktivis Migrant Care, Trisna, yang menyayangkan pekerja migran masih dimasukkan dalam dapil Jakarta setiap pemilu. Belum lagi soal banyaknya pekerja migran yang tidak tercatat sebagai DPT.

Baca juga : Pakar Akui Program Sarjana Ala Ganjar-Mahfud Impian Masyarakat Indonesia

"Proses pemilihan umum memberi kesan kalau pekerja migran memang sengaja ditinggalkan. Penetapan DPT hanya 1,7 dari yang kita ambil angka moderat 3,6 juta pekerja migran, itupun belum dari pelajar atau sektor lainnya," kata Trisna.

Mahfud ikut menyoroti angka pekerja migran Indonesia yang cuma tercatat 1,7 juta orang sebagai DPT di 2024. Sebab, dari total 9,5 orang pekerja yang separuhnya ilegal, setidaknya ada 4,7 orang pekerja migran legal.

"Saya menyimpulkan masalah di lapangan itu pertama karena aturan-aturan yang ada tidak diimplementasikan, beberapa aturan ada, tapi di lapangan tidak jalan. Ada pula yang undang-undangnya ada, tapi PP-nya belum ada," ujar Mahfud.

Selain itu, ia membenarkan, selama ini keberpihakan ke kaum perempuan memang terkendala aspek-aspek politis. Misalnya, kuota perempuan dalam partai politik atau parlemen, yang sebenarnya sudah diatur cukup jelas.

"Tapi, yang begitu sering secara politis dianggap kurang tepat, sehingga ada parpol yang meletakkan kuotanya 45-50 persen, tapi yang 45-50 itu biasanya tidak masuk parlemen, parpol besar tidak sampai 30 persen," kata Mahfud.

Baca juga : Mahfud Ingatkan Pentingnya Peran Relawan Menangkan Paslon 03

Kemudian, ia melihat, secara sosiologis memang masih banyak masyarakat yang masih melihat perempuan atau kaum termarjinalkan bukan prioritas. Salah satu contohnya Gereja Yasmin yang baru selesai setelah 18 tahun.

"Kasus Gereja Yasmin di Bogor 18 tahun baru, saya datang, saya panggil Walikota, akhirnya bisa. Itu surat IMB dari Walikota, sudah sah, lalu dibatalkan oleh walikota berikutnya karena ada penolakan masyarakat," ujar Mahfud.

Untuk itu, Mahfud menampung dan memperhatikan masukan-masukan yang disampaikan aktivis perempuan dari berbagai organisasi tersebut. Ia menegaskan, semua masukan-masukan itu nantinya akan ditindaklanjuti.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.