Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) 2023-2025 mengeluarkan pernyataan sikap tentang kondisi Indonesia saat ini yang dinilai sedang tidak baik-baik saja.
Ketua Umum PB HMI MPO, Mahfut Khanafi mengatakan bahwa di tahun politik 2024, sejumlah penyelewengan sengaja dibiarkan terjadi dalam sistem demokrasi di Indonesia saat ini.
"Ada konflik kepentingan yang terbukti menguntungkan segelintir pihak terpampang nyata dipertontonkan. Mekanisme check and balance yang seharunya menjadi fondasi utama sistem demokrasi Indonesia terancam limbung karena ambisi berkuasa yang tiada habisnya," kata Mahfut Khanafi, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (7/2/2024).
Mahfut Khanafi mencatat setidaknya ada lima poin kondisi darurat hari ini yang menjadi alarm demokrasi.
Yakni pertama anjloknya indeks demokrasi dan persepsi korupsi, yang didukung oleh pengesahan Undang-Undang KPK dan pelemahan sifat independensi lembaga anti-rasuah negara.
Baca juga : Jelang Pemilu, KPK Ingatkan Pejabat Jauhi Konflik Kepentingan
Kedua, melenggangnya Undang-Undang Omnibus Law untuk melegitimasi para investor dan minim partisipasi publik.
"Ketiga, matinya marwah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang seharunya berdiri tegak atas nama independensi tercoreng oleh ambisi dinasti," ucapnya.
Keempat, ekonomi yang kian suram di tengah masifnya jumlah investasi yang masuk ke bumi pertiwi. Di tambah pembangunan infrastruktur yang tidak berdampak serius bagi pertumbuhan ekonomi.
"Terbukti ekonomi kita hanya bertumbuh 4,94 persen di kuartal III 2023. Dalam sepuluh tahun terakhir, ekonomi kita tak bergerak dari pertumbuhan 5 persen," ucap dia.
Kelima, Bantuan sosial digelontorkan hingga mencapai Rp 500 Triliun dan menjadi yang terbesar dalam sejarah, gaji pejabat negara dinaikkan, sementara rakyat harus mengais-ngais sisa beras mereka di lumbung dapur.
Baca juga : Pemilu 2024, 75 Tahanan KPK Bakal Nyoblos Di Rutan
Dengan demikian, di tengah krisis kepemimpinan dan kenegarawanan tersebut, kata Mahfut, PB HMI MPO menuntut sejumlah tuntutan.
"Mendesak Presiden Joko Widodo untuk bersikap netral dalam kontestasi Pemilu 2024. Presiden selayaknya menjadi contoh pemimpin dan negarawan yang menjunjung tinggi etika politik dan ketaatan hukum, tanpa harus berpihak pada kepentingan politik tertentu," ungkap dia.
Kemudian, PB HMI MPO menuntut seluruh jajaran menteri yang mencalonkan diri sebagai Caleg ataupun tim sukses Capres untuk mengundurkan diri, demi menjunjung kondusifitas dan netralitas penyelengara negara.
"Mendesak lembaga yudikatif untuk berlaku adil dan menindaklanjuti segala bentuk pelanggaran Pemilu 2024 secara berimbang, demi pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan," sebut dia.
Mahfut mengaku pihaknya juga meminta KPU dan Bawaslu untuk menjaga integritas dan indepedensi agar Pemilu berjalan dengan damai, kondusif, aman, dan bermartabat.
Baca juga : Marak Petisi Kampus Jelang Pemilu, Ini Tanggapan PP Muhammadiyah
"Meminta kepada seluruh aparatur negara untuk menjunjung tinggi netralitas dan integritas dengan cara berjarak pada kontestan Pilpres," imbuhnya.
Dia juga meminta kepada kader HMI seluruh Indonesia untuk menjaga Pemilu dan menjadi pengawas Pemilu Independen, demi menjaga martabat demokrasi.
"Menyerukan konsolidasi akbar di setiap cabang-cabang seluruh Indonesia untuk melakukan aksi dan doa bersama untuk keselamatan Indonesia," tutup Mahfut.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
