Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo buka suara perihal wacana hak angket kecurangan Pemilu yang terkesan alot di DPR. Ganjar mengungkapkan jalan hak angket Pemilu panjang dan tak mulus.
Sebagai penabuh wacana hak angket, Ganjar seperti menyadari bahwa menggulirkan hak angket itu tidak mudah. Butuh lobi-lobi politik kelas dewa agar hak angket bisa menggelinding mulus.
"Prosesnya pasti cukup panjang dan tidak berjalan mulus," kata Ganjar dalam kegiatan 'Demos Festival bertajuk Omon-omon soal Oposisi', Sabtu (9/3/2024).
Sekedar informasi, Ganjar merupakan orang pertama yang mendorong agar partai politik pengusungnya, PDIP dan PPP menggulirkan hak angket untuk menyisir dugaan kecurangan Pilpres 2024.
"Pasti ada cerita yang setuju dan tidak setuju dan kemudian dibikin cerita-cerita yang makin meriah agar hak angket berjalan atau tidak berjalan, sebuah politik interplay akan terjadi, dan kami akan menyiapkan itu semua," ungkap mantan Gubernur Jawa Tengah ini.
Kendati demikian, dia memuji, langkah PDIP, PKB dan PKS yang sudah menggaungkan hak angket dengan melakukan interupsi dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang DPR, Selasa (5/3/2024) lalu.
Baca juga : Jokowi Masuk Golkar Masih Tahap Gurauan
"Tentu ruang politik yang bisa digunakan DPR dalam hal ini menggunakan hak konstitusinya yang namanya hak angket, tapi dinamikanya pasti akan sangat menarik," ucapnya.
Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR itu pun mendorong setiap parpol di DPR yang akan mengajukan hak angket untuk mempersiapkan naskah akademik secara matang.
"Sambil tentu saja dari kami selaku partai tentu saja mendorong persiapan-persiapan menyusun naskah akademis, menyiapkan dukungan dari anggota, sampai kemudian bisa masuk ke paripurna dan disahkan menjadi hak angket DPR," tutur dia.
Apa kata PDIP soal angket? Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto memastikan partainya dan PPP sebagai parpol pengusung Ganjar-Mahfud akan mengajukan hak angket kecurangan pemilu di 2024. Dia menuturkan, pihaknya tengah mengadakan focus group discussion (FGD) untuk membangun kesadaran masyarakat terlebih dahulu.
"PPP sudah nyatakan sikap resmi bersama Pak Ganjar-Mahfud dan para ketua umum partai,," kata Hasto di Jalan Diponegoro 72, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2024)
Namun, Hasto tak menjawab tegas apakah hak angket akan diajukan sebelum KPU mengumumkan hasil Pemilu 2024 pada 20 Maret mendatang atau setelahnya. Hasto mengatakan, yang pasti naskah akademik sudah hampir sempurna.
Baca juga : Luhut Muji-muji Prabowo Setinggi Langit
"Jadi ini segala sesuatunya dipersiapkan, Prof Mahfud sudah mengatakan naskah akademiknya sedang disempurnakan, tapi revisi nol sudah dikeluarkan," tutur Hasto.
Tak hanya itu, kata dia, naskah akademik yang akan dipakai untuk mengajukan hak angket tengah dilihat tokoh masyarakat dan pakar IT.
Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pereira, tidak menampik bahwa jalan hak angket masih panjang. "Ya memang seperti itu (panjang dan tidak mulus). Sehingga hak angket membutuhkan dukungan baik dari dalam lingkungan DPR terutama fraksi-fraksi maupun dari luar masyarakat, termasuk media massa dan sosial media," jelas Andreas.
Anggota Fraksi NasDem di DPR, Taufik Basari mengatakan, pihaknya menunggu keseriusan PDIP menggulirkan hak angket. Sebagai fraksi terbesar di Senayan, PDIP menjadi kunci maju atau tidaknya hak angket.
"Karena mereka yang mengawali usulan hak angket ini dan juga sebagai fraksi terbesar dan kita menghormati, ya kita menunggu juga kesiapan PDI Perjuangan," kata politisi yang akrab disapa Tobas itu.
Anggota Fraksi PPP di DPR Syaifullah Tamliha mengaku proses hak angket di Senayan tidak jelas. Dirinya bahkan belum menerima proposal pengguliran hak angket.
Baca juga : Mahfud: Angket Pilpres Beda dengan Pemakzulan
"Tidak ada yang menghubungi ke fraksi-fraksi untuk minta tanda tangan pengusul, sehingga jangankan jalan di tempat, mau jalan pun nggak ada kemajuan," cecar Ketua DPP PPP itu.
Sementara, Pengamat Politik dari Universitas Airlangga, Prof Kacung Marijan memahami suasana kebatinan Ganjar. Sebab, Ganjar pernah duduk sebagai anggota dewan. "Pak Ganjar kan punya pengalaman di DPR. Jadi, beliau tahu praktik di lembaga itu. Termasuk kemungkinan akan adanya hak angket," tukas Prof Kacung.
Menurutnya, kepentingan parpol itu berbeda-beda. Karena itu, sambung Kacung, wajar jika terjadi tarik ulur hak angket. "Perjalanan hak angket sangat dipengaruhi oleh kepentingan masing-masing partai. Bukan sekadar substansi materi yang akan diangkat," pungkas dia.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
