Dark/Light Mode

Soal Hak Angket, Puan Realistis

Senin, 1 April 2024 08:20 WIB
Ketua DPR Puan Maharani (kanan) saat Rapat Paripurna Ke-14 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024). (Foto: Tedy Octariawan Kroen/RM)
Ketua DPR Puan Maharani (kanan) saat Rapat Paripurna Ke-14 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024). (Foto: Tedy Octariawan Kroen/RM)

 Sebelumnya 
Menanggapi hal tersebut, Waketum Partai Gerindra Habiburokhman angkat bicara. Ia menyayangkan pernyataan yang disampaikan Hasto. “Pernyataan tersebut sama sekali tak berdasar dan bisa menimbulkan perpecahan. Kami minta agar Pak Hasto jangan memecah belah bangsa,” kata Habiburokhman kepada wartawan, Minggu (31/3/2024).

Habiburokhman mengatakan isi hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pemilu sudah sepi peminat. Dia mengatakan para anggota DPR sudah move on dari Pemilu 2024.

“Hari-hari ini saya banyak berdiskusi dengan rekan-rekan lintas partai dan interkoneksi pilpres, mereka kebanyakan bilang sudah lelah dengan kontestasi politik yang terlalu antagonis,” ujarnya.

Baca juga : Saksi Sidang Sengketa Pilpres: 02 Minta Hadirkan Mega, 03 Minta Hadirkan Jokowi

Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai tak mudah untuk menggulirkan hak angket soal kecurangan Pemilu 2024. Karena itulah ia memprediksi wacana ini tidak akan pernah terealisasi. Apalagi, kata dia, pernyataan yang disampaikan Puan Maharani yang mengatakan belum ada instruksi partai untuk menggulirkan hak angket.

“Pernyataan ini menunjukkan Puan sangat realistis. Karena itu hak angket tidak akan jalan atau tereksekusi,” kata Ujang saat dihubungi, Minggu.

Menurut Ujang, langkah yang paling tepat perihal menyelesaikan perselisihan pemilu adalah di Mahkamah Konstitusi (MK) bukan hak angket. “Saya melihat dari dulu cara terbaik menyelesaikan perselisihan pemilu adalah di MK. MK lah menjadi kanal demokrasi yang diatur UU,” ujarnya.

Baca juga : Dipastikan Menag, Paus Ke Sini 3 September

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta, M Jamiluddin Ritonga mengatakan, pernyataan Puan ini sekaligus mengklarifikasi pernyataan sejumlah elite PDIP yang siap mengajukan hak angket.

“Beberapa anggota Fraksi PDIP yang selama ini meneriakkan hak angket ternyata hanya inisiatif pribadi. Begitu juga yang disenandungkan Ganjar Pranowo ternyata hanya sebatas pendapat pribadinya,” kata Jamil, sapaannya, Minggu.

Menurutnya, tanpa keikutsertaan PDIP, tentu upaya mengajukan hak angket menjadi kehilangan taring. Bahkan tidak menutup kemungkinan hak angket akan layu sebelum berkembang.

Baca juga : Netizen Pro Terapkan TPPU

Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Senin, 1 April 2024 dengan judul Soal Hak Angket, Puan Realistis

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.