Kang Emil Diminta Segera Proses Pengunduran Diri Wabup Indramayu

RM.id  Rakyat Merdeka - Bupati Indramayu Nina Agustina akhirnya bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait permohonan pengunduran diri Lucky Hakim dari Wakil Bupati Indramayu.

Diketahui, melalui surat Nomor 132/335 Tapem tertanggal 8 Februari 2023, Lucky Hakim mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Indramayu. Alasannya, dia mengaku gagal dalam mengemban amanah masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutive Panel Survei Indonesia (PSI), Ahmad Loksukonengatakan sebaiknya pengunduran diri Lucky segera diproses.

Baca juga : Lucky Hakim Mundur Dari Kursi Wakil Bupati Indramayu

"Nggak perlu ditahan-tahan lagi. Sebab akan merugikan Gerindra yang nantinya dianggap Kepala Daerah yang diusung Gerindra setelah jadi Kepala Daerah bermental tempe," kata Ahmad Loksukon dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/2).

Menurut Loksukon, kemenangan pasangan Nina-Lucku di Kebupaten Indramayu karena kerja tim dan relawan yang dibentuk oleh PDI Perjuangan dan Gerindra.

Dia bilang, Nina Agustina dipasangkan dengan siapa saja pasti menang. Apalagi diusung partai yang melambangkan Jokowi dan Prabowo Subianto sebagai tokohnya.

Baca juga : DPR Minta Presiden Segera Cari Pengganti Amali

Untuk itu, dia menyarankan sebaiknya pengunduran diri Lucky Hakim segera diproses. Tidak perlu ditahan-tahan lagi.

Sementara, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komaruddin menilai, munculnya konflik antara Bupati Indramayu, Nina Agustina dan Wakilnya Lucky Hakim karena ada dua kepimpinan atau dua matahari kembar.

"Ya bisa jadi konflik itu terjadi karena ada dua kepimpinan atau ada dua matahari kembar," sebut Ujang.

Baca juga : Kang Emil Telepon Lucky Hakim

Ujang menilai, banyak faktor lain yang menyebabkan mundurnya Lucky Hakim sebagai Wakil Bupati Indramayu. Seperti ketidaknyamanan Lucky terhadap Nina. Hal lain juga memungkinkan Lucky tidak bisa mengikuti arahan Nina. Sehingga proses pemerintahan di Indramayu tidak berjalan.

Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu menyebutkan, kejadian ini adalah hal yang biasa dalam dunia politik. Lumrah bupati dan wakil memiliki perbedaan politik dalam mengurus masyarakat Indramayu.

"Ya kejadian ini hal yang wajar terjadi di dalam dunia politik di mana awalnya maju bersama akhirnya ada perbedaan padangan politik dalam mengurus masyarakat Indramayu," ucapnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.