Dark/Light Mode

Golkar Dan PPP Kepri Pro Percepat Pilkada

Sabtu, 30 September 2023 07:40 WIB
Ilustrasi. (kpu.go.id)
Ilustrasi. (kpu.go.id)

RM.id  Rakyat Merdeka - Sejumlah partai politik di Kepulauan Riau (Kepri) mendukung pemajuan jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Selain mengefektifkan penggunaan anggaran, pemangkasan jarak antara Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres), dengan Pilkada diyakini akan menguntungkan partai politik (parpol).

Bendahara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IPartai Golkar Provinsi Kepri, Asmin Patros mengatakan, pemajuan pelak­sanaan Pilkada 2024 akan mem­bawa banyak keuntungan bagi parpol peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Di antaranya, ungkap dia, kesiapan pengurus, kader, dan bakal calon kepala daerah yang akan diusung pada gelaran Pilkada.

“Kalau (Pilkada) dimajukan,mesin partai lagi panas-panasnya. Mereka baru selesai mengi­kuti kontestasi Pileg dan Pilpres, sehingga tidak perlu memanas­kan mesin lagi. Bisa langsung lanjut,” ujar Asmin di Batam, Kepri, Kamis (28/9).

Dia pun tak mengkhawatirkan kesiapan partai dan para bakal calon kepala daerah soal penda­naan kontestasi Pilkada. Sebab, masyarakat sudah semakin cer­das dan tak tergiur dengan prak­tik politik uang dalam pemilihan pemimpin daerah.

Baca juga : Dubes Rosan: Diperlukan Kerja Kolektif Untuk Percepat Pencapaian SDGs

“Kami sudah mengantisipasi itu. Soal cepat atau lambat, hanya persoalan teknis saja. Kalau soal pilihan masyarakat, mereka su­dah semakin pintar. Tidak semata mata liat figur, tapi program yang dijual,” jelas Asmin.

Dia pun meyakini, Pemerintah Daerah (Pemda) tak akan memi­liki kendala anggaran, jika Pilkada dipercepat. “Wacana per­cepatan terus berkembang, dan Pemda telah mendapat arahan untuk mempercepat proses pem­bahasan anggara. Jadi, dimana masalahnya?” cetus dia.

Secara terpisah, Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Provinsi Kepri, Irwansyah menilai, pemerintah memiliki alasan yang cukup kuat tentang pemajuan jadwal Pilkada 2024. Di antaranya, jelas dia, keserentakan waktu pelantikan kepala daerah.

“Pasca reformasi, kita sudah menyepakati agar Pilkada dilakukan secara serentak. Ini disebabkan oleh banyak kepala daerah yang masa jabatannya tidak sama. Rakyat juga jenuh bolak-balik pemilihan,” ucap Irwansyah.

Baca juga : Gol Hambar M Khadafi Ke Gawang Persija Jakarta

Menurut dia, jika Pilkada 2024 dimajukan jadi bulan September, masih ada waktu bagi kepala daerah terpilih untuk menyelaraskan implementasi visi misinya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebab, APBD paling lambat diketok pada tanggal 30 November.

“Kalau proses pemilihan lebih cepat, kepala daerah terpilih bisa dilantik bulan Januari, memasu­ki tahun anggaran yang baru. Ini akan menunjukan bahwa proses demokrasi berlangsung dengan biaya murah, efektif, dan efisien,” tegas dia.

Lebih lanjut, Irwansyah mengatakan, gelaran Pemilu serentak didasarkan pada semangat untuk menekan biaya penyelenggaraan pesta demokrasi. Sebab, lanjut dia, selama ini biaya penyelenggaraan kegiatan politik masih cukup tinggi, dari sisi partai politik, calon yang di­usung, maupun penyelenggara.

“Pemilu membutuhkan biaya yang besar. Agar efektif dan efisien, ya jangan digelar berulang kali, cukup lima tahun sekali,” tandasnya.

Baca juga : Demokrat Masih Mikir-mikir

Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Sabtu 30/9/2023 dengan judul Golkar Dan PPP Kepri Pro Percepat Pilkada

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Live KPU