Sebaiknya Pemberian Bansos Diatur Ulang

 Sebelumnya 
Luky mencontohkan, Pemerintah Filipina melarang program apalagi menyalurkan dana bansos, enam bulan sebelum Pemilu. Karenanya, bia berharap, wacana melarang penyaluran bansos sebelum Pilkada 2024 menjadi aturan resmi. “Harus dibuat aturan dan harus ketat 6 bulan sebelum Pilkada,” tegasnya.

Di media sosial X, netizen ra­mai membahas penyaluran ban­sos jelang Pemilu. Sebab, jelang Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) lalu, bansos banyak dibagi-bagikan. Tapi, setelah pesta demokrasi, banyak warga yang membutuh­kan, tidak mendapat bansos.

Akun @Geliosss5 mengatakan, pemberian bansos di waktu yang tidak tepat akan mengundang kecurigaan. Sebab, pemberian tersebut menyelipkan maksud lain dalam penyalurannya. “Bansos yang dibagikan nggak merata dan anggarannya tiba-tiba melejit di jelang Pemilu. Makanya, sangat patut dicurigai,” tulisnya.

Baca juga : Jakarta Kota Khusus Legislatif

Akun @t0the3nd_ menyatakan, pasangan capres-cawa­pres yang kalah, terus mengang­kat masalah bansos dalam gu­gatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Karenanya, hal ini patut mendapat perhatian serius.

“Ada Rp 500 trilun dana bansos dikeluarkan di dekat-deket hari pencoblosan Pemilu. Tentunya, ini menuai kontro­versi dan banyak pertanyaan di benak masyarakat,” ujarnya.

Sementara, akun @bagus­jkk mendukung pernyataan KPK agar bansos tidak disalurkan jelang Pemilu. Bansos disalurkan setelah Pemilu untuk menciptakan suasana tenang dan damai.

Baca juga : Payah, Proyek Pengendali Banjir Di DKI Nggak Serius

“Kalau bansos bukan alat, kenapa pencairannya maju jadi sebelum Pemilu? Lalu, kenapa sekarang udah nggak ada bansos lagi? Padahal, rakyat sedang membutuhkan bansos karena harga-harga melonjak tinggi, dit­ambah banjir besar di sejumlah daerah,” keluhnya.

Akun @bozzaza75 bersuara lebih keras. Dia menilai, KPK telat memperingatkan soal penyal­uran bansos jelang Pemilu. “Udah tahu ada bansos dibagikan dekat-dekat Pemilu. KPK baru mene­gur buat nanti Pilkada serentak, emang serbah susah,” cetusnya.

Ada juga netizen yang mendu­kung KPK membuat aturan, agar tidak ada penyaluran bansos jelang Pemilu. “Nggak ada salahnya kita coba Pemilu tanpa bansos. Kalau nggak berani, berarti cara main politik petahana kotor sekali. Masak pakai APBN untuk instru­men kampanye,” cuit akun @MochammadChusen.

Baca juga : Setan Merah Belum Kapok Buru Tiket Eropa

Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Sabtu, 30 Maret 2024 dengan judul Hindari Polemik Jelang Pilkada, Sebaiknya Pemberian Bansos Diatur Ulang

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.