Tito: Itu Bukan Uang Pribadi Menkeu, Tapi Uang Negara

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta  daerah-daerah di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang tidak  mampu menyiapkan tambahan anggaran untuk Pilkada 2020 menyiapkan bukti pendukung yang kuat. Sebab, tambahan anggaran bersumber dari APBN, bukan dari kantong pribadi Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Diketahui, 12 Kabupaten/Kota di Sulsel akan menyelenggarakan Pilkada 2020 yakni Kota Makassar, Kabupaten Maros, Tana Toraja, Toraja Utara, Sopeng Luwu Utara, Luwu Timur, Gowa,  Bulukumba, Barru, Selayar, dan  Pangkajene Kepulauan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, secara umum dirinya memaklumi bila ada daerah di Sulsel yang  kemampuan fiskalnya lemah sehingga tidak mampu menambah anggaran untuk pilkada. Dia akan membantu daerah tersebut agar mendapat dana transfer yang bersumber dari APBN.

Namun, Tito mengatakan, daerah tidak mampu itu harus punya bukti-bukti pendukung yang kuat untuk membuktikan bahwa mereka memang tidak sanggup menambah angggaran pilkada. “Tapi tolong, daerah-daerah ini data pendukungnya kuat. Karena itu bukan uang pribadinya Ibu Menteri Keuangan, tapi uang  negara,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Tahun 2020 Provinsi Sulsel di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, kemarin.

Baca juga : Jokowi: Gigit Saja Yang Mau Korupsi, Uang Negara Harus Diselamatkan

Tito mengatakan, penyelenggaraan Pilkada 2020 memang membutuhkan dana yang lumayan besar. Sebab dilakukan di tengah pandemi Covid-19. Salah satu contoh, pandemi ini menyebabkan pos-pos anggaran pilkada bertambah yakni untuk pos anggaraan TPS. “TPS yang semula 800 orang  pemilih per TPS, saran dari Gugus Tugas dan Kemenkes untuk  dikurangi (jumlah orangnya). Supaya tidak terjadi penumpukan massa maka TPS-nya dikembalikan seperti tahun 2019, itu 500 per TPS,” ujarnya.

Menurut dia, dibatasinya daya tampung per TPS pada Pilkada 2020 akan menambah jumlah TPS di setiap daerah. Termasuk juga petugas pengawas dan alat  pelindung diri. “Nambah TPS berarti nambah  petugas penyelenggara, nambah petugas pengawas Bawaslu, nambah petugas pengamanan, nambah alat-alat untuk pilkada, nambah alat-alat untuk perlindungan dari Covid-19, baik penyelenggara maupun untuk para  pemilih,” tuturnya.

Tito juga menyebut, sebagian daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020 sudah mencairkan  anggarannya untuk pilkada, dan ada juga yang belum mencairkan. Namun, dia kembali mengingatkan, selain anggaran yang telah dicairkan atau disiapkan untuk KPU, Bawaslu dan aparat keamanan yang tertuang dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) 2019, daerah juga harus menyiapkan anggaran tambahan untuk TPS hingga alat pelindung diri (APD) bagi  petugas dan pemilih.

Baca juga : Polisi: Bukan Mahasiswa, Tapi Perusuh!

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dalam laporannya menyampaikan, Kemendagri tidak perlu risau soal anggaran pilkada di 12 kabupaten/kota di Sulsel.  Persoalan itu diklaimnya sudah  tertangani dengan baik. “Soal anggaran sudah tidak ada masalah. Pemprov Sulsel  juga mem-back up KPU termasuk menyediakan APD dan rapid  test,” ujarnya.

Nurdin juga mengatakan, pihaknya akan terus bersinergi  dengan 12 kabupaten/kota di Sulsel untuk memutus rantai pandemi Covid- 19. Salah satu yang akan menjadi fokus pemprov adalah di Kota Makassar. “(Sebab) Jika Makassar selesai Covid-19, maka 80 persen permasalahan selesai. Sebab,  Makassar merupakan episentrum penyebaran,” bebernya.

Ia pun berharap pilkada bisa terselenggara dengan baik, dengan setiap tahapan protokol dilaksanakan dengan ketat. Termasuk edukasi menggunakan masker dan penggunaan hand sanitizer. “Sulsel kami harapkan penyelenggaraan pilkada aman  dan damai. Kami baru saja  mendapatkan hasil pemetaan 12  kabupaten/kota, masih ada dua kabupaten kota yang terkategori tinggi, sembilan sedang dan satu  hijau,” tandasnya. [SSL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.